Fahira: Pancasila Bukan Milik Sekelompok Masyarakat

    0
    Fahira: Pancasila Bukan Milik Sekelompok Masyarakat
    Anggota DPD RI Fahira Idris

    PolitikToday – Senator asal Propinsi DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi harus dimiliki semua bukan sekedar klaim kelompok tertentu. Ia menegaskan, adanya sikap atau tindakan sekelompok menganggap dirinya paling Pancasila dan berhak menjadi penafsir nilai-nilai Pancasila tidak boleh terjadi dan dibiarkan karena berpotensi melahirkan berbagai kegaduhan dan mengancam kebersamaan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

    PolitikToday – “Berbahaya jika ada orang, sekelompok orang, apalagi organisasi atau lembaga yang menganggap dirinya paling Pancasialis sementara yang lain kurang atau tidak Pancasialis,” kata Fahira saat acara sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Jakarta.

    Ditambahkan Fahira, sikap sekelompok warga masyarakat yang mempertontonkan arogansi dan menganggap dirinya paling Pancasila akan menjadi sumber kegaduhan dan benih perpecahan dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan ia mengungkapkan perdebatan soal Pancasila sudah selesai sehari setelah republik Indonesia berdiri (18 Agustus 1945).

    Seharusnya, lanjut putri tertua Tokoh Golkar Fahmi Idris itu, rakyat sudah merasakan kekuatan kelima sila Pancasila terutama sila yang terkait keadilan sosial. Pancasila memang harus diamalkan segenap rakyat, tetapi negara dalam hal ini pemerintahlah yang punya sumber daya untuk mempercepat terwujud kelima sila tersebut.

    “Saat ini Pancasila lebih banyak diteriakkan dari pada diimplementasikan. Ada kesan Pancasila dijadikan milik kelompok tertentu saja. Kalau seperti ini terus, kapan rakyat merasakan kekuatan kelima sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari,” papar Fahira.

    Disisi lain, Fahira juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakmampuan Pemerintah menjelaskan kepada rakyat kenapa harus mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini sedang ramai menjadi sorotan.

    “Pemerintah kurang sigap menjelaskan ke publik apa guna lembaga ini. Apa out put dan out come-nya. Ada persoalan serius apa yang dihadapi bangsa ini sehingga kita butuh badan pembinaan ideologi? Semua itu tidak terjawab,” tegasnya.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here