Giliran Tsamara Kritik Jokowi Soal Komjend Iriawan

    0
    Giliran Tsamara Kritik Jokowi Soal Komjend Iriawan

    PolitikToday – Desakan agar pemerintah melakukan evaluasi dan pembatalan penunjukkan Komjen Polisi Muhmmad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat juga datang dari Politisi Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri memperhatikan semua suara keberatan yang disuarakan masyarakat terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

    “Masyarakat bisa khawatir karena tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menolak penerapan dwifungsi ABRI,” Katanya.

    Tsmara menyebutkan, seharusnya pemerintah menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait alasan pengangkatan seorang perwira polisi aktif untuk mengisi jabatan publik.

    Kejelasan itu, menurutnya diperlukan agar masyarakat tidak berprasangka buruk kepada pemerintah.

    Lebih jauh Ketua Bapilu PSI itu mengatakan pemerintah sebenarnya bisa memilih calon lain yang berasal dari kalangan birokrasi atau PNS di internal Jawa Barat menjadi pejabat gubernur daripada menunjuk Iriawan.

    ASN atau kalangan birokrat diyakini akan lebih paham dengan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat.

    Ia juga mengkhawatirkan pengangkatan Iriawan akan menimbulkan kecemburuan bagi PNS Jawa Barat. Mereka bisa merasa disia- siakan karena Kementerian Dalam Negeri lebih memilih untuk menunjuk pejabat institusi lain untuk menjadi pejabat gubernur ketimbang mereka.

    Sebagaimana ramai diberitakan, polemik terkait pengangkatan Komjen M Iriawan berkembang menjadi sangat serius ketika Partai Demokrat dan Partai Gerindra berencana menggunakan hak angket di DPR.

    Dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Kemendagri terindikasi melakukan pembohongan publik dengan melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, karena sebelumnya telah membatalkan rencana tersebut saat Iriawan masih menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang Operasi atau awal Januari 2018 silam.

    “Sebagai wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Partai Demokrat dan DPR untuk menggunakan hak angket,” kata Didik.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here