Inikah Tiga Kata yang Tepat untuk PDIP: Kekuasaan, Korupsi dan Kekerasan?

    0
    Inikah Tiga Kata yang Tepat untuk PDIP: Kekuasaan, Korupsi dan Kekerasan?
    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menandatangani prasasti saat meresmikan gedung baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta pusat, Senin (1/6). Gedung senilai Rp42,6 miliar itu diresmikan oleh Megawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./mes/15

    Sebenarnya saya tak ingin menulis ini. Tapi sebagai anak bangsa yang tak rela negerinya semakin jatuh ke jurang kehancuran, saya harus mengingatkan parpol penguasa hari ini, yakni PDIP.

    Saya melihat, PDIP semakin lama semakin melenceng dari jalur “Partai Wong Cilik” sebagaimana yang mereka gembor-gemborkan. Saya melihat terjadi degradasi besar di internal PDIP, degradasi yang menjadikan parpol ini identik dengan pemburu kekuasaan semata, korupsi dan kekerasan. Agar penilaian saya ini tidak disebut-sebut tak berdasar, biar saya jelaskan satu persatu.

    Pertama, PDIP sebagai partai pemburu kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari mati-matiannya politikus PDIP memaksakan presidential threshold, padahal konsep itu nyata-nyata bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin hasil Pileg 2014 dijadikan acuan untuk mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2019? Padahal, hasil Pileg 2014 sudah digunakan untuk mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2014. Padahal, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah dua event yang berbeda yang tidak bersangkut paut.

    Sungguh nalar saya memberontak atas penipuan nalar publik yang dikemas dalam permainan peraturan perundang-undangan ini. Saya tak membaca adanya moral politik untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik dalam kebijakan presidential threshold ini kecuali satu upaya untuk menjegal lawan-lawan politik Jokowi, kandidat capres PDIP di Pilpres 2019.

    Lebih lanjut, kita bisa melihat semakin mesranya PDIP dengan Polri. Dalam sejarah Pilkada langsung yang saya amati; belum pernah ada kejadian seorang Wakapolda digeser kedudukannya gara-gara mendukung paslon Pilgub tertentu. Tetapi hari ini, realitas itu terjadi. Indonesia Police Watch (IPW) menyebut Brigjen Hasanuddin dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku gara-gara mengkampanyekan Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub Maluku. Siapa Murad Ismail? Dia adalah cagub yang diusung PDIP.

    Bagaimana pula kita membaca rumor kriminalisasi Syaharie Jaang yang dilakukan oleh Safaruddin (ketika itu kapolda Kaltim), dan sekarang Safaruddin maju sebagai cawagub Kaltim dari PDIP? Atau isu Lukas Enembe yang konon dipaksa memenangkan PDIP di Papua saat bertemu dengan Kepala BIN dan Kapolri? Kenapa pada titik-titik independensi Polri dipertaruhkan, ada PDIP di sana? Suatu kebetulan kah?

    Kedua, PDIP sebagai partai terkorup. Dahulu, saya juga percaya tak percaya dengan data KPK Wacth yang banyak beredar di medsos itu, bahwa pada periode 2002-2014, PDIP adalah partai terkorup dengan 157 korupsi yang melibatkan kadernya. Namun, jika disandingkan dengan data-data lainnya. Semua jadi masuk akal. Metro TV, misalnya, merilis sebelum Pileg 2014, PDIP memuncaki jumlah kasus korupsi yang menjerat kader PDIP, yakni 84 kasus.

    Baca saja daftar kepala daerah yang diciduk KPK, baik tahun 2016, 2017, dan 2018. Setiap tahunnya, kepala daerah dari PDIP selalu jadi pemuncak. Data terbaru, sejak 2000-2018, di Jawa Tengah ternyata sudah ada 13 kepala daerah dari PDIP yang kena ciduk KPK. Bisa kita bayangkan, jika mengurus basisnya saja PDIP tak becus apalagi wilayah yang lebih luas? Konyolnya, data-data ini tidak heboh dari pemberitaan.

    Ketiga, PDIP sebagai partai yang membiarkan kekerasan. Minggu ini kita dihebohkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Herman Hery yang dipolisikan atas tuduhan pengeroyokan terhadap pasangan suami istri (pasutri). Sadis kan? Bagaimana dengan teror dan pengrusakan kantor Harian Radar Bogor oleh massa PDIP? Dan Ketua PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, bahkan santai menyebut: jika kasusnya di Jawa Tengah, kantor harian itu sudah rata dengan tanah!

    Celakanya, aksi premanisme ini rupanya bukan yang pertama. Menjelang puasa tempo hari, massa PDIP yang baru pulang apel akbar di Solo, diketahui melempari warga dengan bekas air mineral berisi minuman keras. Akibatnya nyaris terjadi bentrokan. Persoalannya sepele, gara-gara ditegur pemuda masjid Al Wusta karena mereka dianggap konvoi motor ugal-ugalan. Sebelumnya lagi, pada tahun 20014, diketahui massa PDIP pernah mengeruduk kantor TV One di Jakarta dan Yogyakarta.

    Pertanyaannya, apakah kader-kader PDIP yang telah melakukan tindak premanisme ini mendapat sanksi dari partainya? Jika iya, kenapa saya tidak membaca satupun terkait hal-hal yang saya sebut di atas.

    Saya bukan kader parpol manapun, saya juga tak pernah ikut-ikutan masalah copras-copres. Tetapi, sebagai partai yang saat ini sedang berkuasa, saya amat berharap, PDIP bisa melakukan intropeksi. Jangan mentang-mentang sedang berkuasa, lalu seolah-olah bumi ini datar saja. Seharusnya PDIP menjadi contoh bagi parpol-parpol yang lain, bukan malah mempertontonkan aksi-aksi yang membikin rakyat mengurut dada. Ingat, kekuasaan itu hanya sementara!

    Oleh: Yohannes Sembiring, pembaca media online, tinggal di Medan.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here