Jadi Tersangka Penerima Suap Gatot Pujo, Anggota DPR dari PPP Ditahan KPK

    0
    Tersangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemerksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (29/6). KPK Resmi menahan Fadly Nuzal setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada DPRD Sumut periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

    PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR dari Fraksi PPP, Fadly Nurzal, karena ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho. Fadly adalah eks anggota DPRD Sumut pertama yang ditahan KPK dari total 38 tersangka.

    Fadly keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.00 WIB. Fadly yang sudah terbalut rompi oranye mengaku baru menjalani pemeriksaan awal. Saat ditanya soal keterlibatan pelaku lainnya, Fadly menjawab singkat.

    “Nanti saja,” kata Fadly sambil masuk ke mobil tahanan.

    Fadly ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK. “Tersangka FN (Fadly Nurzal) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Jakarta Timur, Kav K4,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

    Selain Fadly, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan 3 tersangka lainnya yaitu Rijal Sirait), Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung. Namun ketiganya tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

    “Tiga yang lain jadwal ulang Rabu, 4 Juli 2018,” sebut Febri.

    Pemeriksaan tersangka lainnya akan dilakukan secara maraton. KPK sudah melayangkan surat panggilan untuk tiga tersangka lainnya pada Kamis (5/7).

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang.

    Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

    Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here