Jokowi Permalukan Megawati

    0

    Istana masih saja bergeming dengan kebijakan menggelontorkan uang miliaran rupiah perbulan hanya untuk membayar upah kerja paruh waktu segelintir orang. Kritikan dan kecaman publik yang datang bertubi-tubi, dianggap seperti angin lalu. Mereka tetap bersikukuh menggaji Megawati Soekarnoputri cs dengan angka fantastis, jauh melebihi gaji presiden sendiri, apalagi gaji para menteri.

    Bukan tanpa alasan kenapa rakyat ribut dengan gaji tinggi Megawati cs ini. Empat tahun Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, ekonomi bangsa kembali terpuruk. Pertumbuhan ekonomi melambat, nilai tukar rupiah anjlok, daya beli menurun, hingga lapangan kerja yang tak banyak tersedia. Kesimpulannya, di bawah pemerintahan rezim ini, bertambah banyak rakyat yang sengsara.

    Tapi penguasa tak juga peka. Alih-alih membenahi kesejahteraan rakyatnya, mereka justru menjalankan politik balas budi dengan memberikan gaji tinggi kepada kroni-kroni dari uang Negara. Uang yang juga merupakan hak rakyat Indonesia untuk bisa hidup sejahtera. Di sini, publik merasa pemerintah telah bertindak tidak adil.

    Jika dikaji lebih jauh, nyaris tidak ada sebenarnya urgensi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini. Apalagi, kerja sambilan ini mesti diganjar uang seratus juta rupiah lebih setiap bulannya. Lihat saja selama era Reformasi bergulir, rasa-rasanya tidak pernah ada persoalan yang mendasar di Republik ini terkait ideologi bangsa, Pancasila.

    Kecuali baru-baru ini, saat sekelompok kalangan merasa diri paling Pancasila, dan menuduh kelompok yang berseberangan secara politik dengan mereka sebagai anti-ideologi, anti-NKRI. Kelompok itu juga berasal tak jauh-jauh dari lingkaran Istana. Karena itu, banyak yang menduga pendirian BPIP ini, merupakan ujung dari semua kegaduhan ideologi. Sebuah skenario yang memang sudah direncanakan sebelumnya.

    Ada alasan kuat kenapa banyak kalangan tidak setuju dengan pembentukan BPIP ini. Salah satunya karena rakyat sudah trauma. Dulu di zaman Orde Baru pernah ada lembaga serupa, yakni Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Tujuan berdirinya lembaga ini juga sangat baik, tetapi tidak begitu dalam praktiknya.

    Badan ini digunakan untuk melakukan pengkultusan terhadap Pancasila. Doktrinisasi diberikan kepada rakyat melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Masa itu, Pancasila dimonopoli menjadi alat melanggengkan kekuasaan, sebagai alat pembenar rezim otoriter. Ideologi bangsa dipakai sebagai senjata, guna menangkap tukang kritik penguasa dengan tuduhan melanggar Pancasila.

    Kini lembaga serupa dihidupkan kembali, dengan diisi tokoh-tokoh ternama seperti mantan Presiden RI Megawati, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’aruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Mereka digaji Rp112.548.000 perbulan (Megawati) dan Rp100.811.000 (anggota).

    Hampir setahun berjalan, tak banyak kontribusi lembaga ini yang terlihat. Memang, selaku Dewan Pengarah, para sepuh ini tugasnya cuma berdiskusi, tukar pikiran, dan cuap-cuap di ajang seminar. Ibarat kata hanya ongkang-ongkang kaki saja. Karena itu banyak orang sepakat, tak layak mereka diberi gaji selangit. Tak sesuai untuk kerja mereka dan tak pantas pula bagi rasa keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

    Wajar saja, para sepuh BPIP ini di-bully publik habis-habisan selama beberapa hari terakhir. Bully-an kian menjadi karena para tokoh yang hidupnya berkecukupan ini, tak memiliki niat menolak gaji fantastis itu. Salah seorang anggota Dewan Pengarah, Mahfud MD, justru melakukan justifikasi dengan mengatakan kinerja di BPIP sangat luar biasa. Seolah-olah ingin mengatakan, pantas-pantas saja gaji sebanyak itu bagi mereka.

    Pemerintah ikut-ikutan memberikan pembenaran. Bukannya berusaha memperbaiki kebijakan, Jokowi malah berusaha cuci tangan dengan mengatakan aturan itu merupakan hasil kajian kementerian. Menurutnya, hitung-hitungan soal gaji bukan permintaan Istana. Semua, kata dia, berasal dari analisis di Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Ini sama artinya Jokowi berupaya mempermalukan Megawati. Hanya gara-gara uang ratusan juta rupiah, ia membuat ketua umum partai politik yang menaunginya itu terlihat buruk, karena menjadi bahan caci maki publik berhari-hari. Padahal, orang seperti Megawati rasanya tak butuh juga digaji tinggi seperti ini. Ia sudah selesai dengan hidupnya. Pernah menjadi wakil presiden, lalu presiden, dan kini menjabat ketua umum partai politik. Tentu bully-an terhadap nama besarnya, tak sebanding dengan uang ratusan juta yang ia terima perbulan.

    Jadi, sekali lagi, Jokowi harus merevisi kebijakan ini. Jangan lagi berlepas tangan, aturan ini Anda lah yang dulu memutuskan. Kecuali, Perpres Nomor 42/2018 ini diteken tanpa dibaca terlebih dahulu, seperti yang sudah-sudah, “I don’t read what i sign.” Jika begini, percuma kami banyak berharap, toh negeri ini berarti memang tidak dijalankan dengan manual, melainkan secara auto-pilot.

    Oleh: Patrick Wilson

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here