Kala BIN, POLRI, dan PDIP Coba “Begal” Suara Rakyat Indonesia?

    0
    Kala BIN, POLRI, dan PDIP Coba “Begal” Suara Rakyat Indonesia?
    Kapolda Sumut Paulus Waterpauw berpoto dengan perempuan cantik yang diduga bernama Meryl Saragih, Ketua Tim Relawan Djarot – Sihar di Pilgub Sumut.

    Apakah Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelejen Negara (BIN) bisa “membegal” suara rakyat Indonesia? Secara teori penyimpangan kekuasaan, jawabnya: bisa! Bahkan sejatinya, rakyat Indonesia pernah dan agaknya tengah mengalami upaya “pembegalan” itu kembali.

    Secara teori penyimpangan kekuasaan, keterlibatan polisi dalam politik praktis juga dinyatakan. Struktur Polisi ada dari pusat hingga ke level kecamatan membuatnya menjadi incaran politisi busuk. Polri amat strategis untuk dijadikan instrument penopang atau perebut kekuasaan.

    Secara historis, keterlibatan polisi secara langsung di dalam kehidupan politik praktis pernah terjadi pada masa rezim pemerintahan Orde Baru. Di masa itu, rezim otoritarian mempolitisasi polisi, yang dulu berada dalam satu atap bernama ABRI, untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya. Alhasil, demokrasi kita sempat remuk-redam. Suara dan aspirasi rakyat dibegal.

    Celakanya, hari ini, publik merasakan gerakan “membegal” suara rakyat ini hidup kembali. Fenomena penyalahgunaan kekuasan untuk memenangkan kandidat-kandidat yang diusung oknum polisi,  maraj di media massa.

    Baru-baru ini, Bigjen Hasanuddin dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku karena kepergok mengkampanyekan Irjen (Purn) Murad Ismail yang maju sebagai cagub Maluku diusung oleh PDIP. Ada pula heboh pertemuan Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Yan Fitri dengan Ketua Ketua DPW PDIP Kepri Suryo Respationo.

    Lalu marak beredar foto Kapolda Sumut, Paulus Waterpauw bersama Meryl Saragih sedang melakukan salam “dua jari”. Padahal salam “dua jari”, hari ini adalah trandmark dari Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus, paslon no urut 2 Pilgub Sumut yang diusung PDIP.Meryl Saragih diketahui sebagai Ketua Relawan Djarot-Sihar, dan anak ketiga Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih.

    Paulus boleh saja berkilah, dia hadir atas undangan PDIP. Tetapi, UU Polisi terang melarang anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

    Sebelumnya ada dugaan kasus kriminalisasi Syaharie Jaang, cagub Pilgub Kaltim, yang dilakukan oleh mantan Kapolda Kaltim Irjen (Purn) Safaruddin. Uniknya, pasca kegagalan kriminalisasi tersebut, Safaruddin maju sebagai cawagub Kaltim yang diusung PDIP. Bahkan baru-baru ini, Safaruddin dilantik sebagai Plt DPD PDIP Kaltim.

    Jangan lupakan kabar tuntutan Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian Gubernur Papua Lukas Enembe untuk “mengamankan” kemenangan PDIP di Papua. Lukas tegas-tegas menolak tuntutan tersebut. Kapolda Sumut, Paulus Waterpauw, yang sedang diterpa isu netralitas itu, juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Konon, serupa dengan Syaharie Jaang yang “dipaksa” untuk mengambil Safaruddin sebagai cawagubnya di Pilgub Kaltim; Lukas juga dipinta untuk maju di Pilgub Papua bersama Paulus Waterpauw.

    Sulit menyebut kasus-kasus tersebut bersifat sporadis, dan tidak bersangkut-paut, mengingat seluruhnya berkenaan dengan tiga institusi, yakni Polri, BIN dan PDIP. Sehingga wajar bila publik lantas teriak-teriak neodwifungsi, sebab kejadian tersebut mirip-mirip dengan persengkongkolan Soeharto, Golkar dan polisi di era orde baru; satu konsep yang membunuh demokrasi di Indonesia, yang membungkam suara rakyat.

    Yang paling menggelikan adalah membaca kesan kehadiran PDIP di sana. Sudah bukan rahasia umum bila partai moncong putih ini selalu saja mendaku sebagai korban kezaliman Orba. Megawati Soekarnoputeri, secara langsung maupun tidak langsung, kerap menggunakan strategi parpol yang “dizalami” di era Orde Baru sebagai bahan jualan kampanye.

    Sehingga, amat menggelikan apabila PDIP malah melakukan hal serupa  saat berkuasa: menarik polisi ke dalam politik praktis demi melanggengkan kekuasaan. Dia yang mengaku dizalami malah mencontoh ia yang menzalami. Betapa tragisnya!

    Oleh: Hendra Kurniawan, warganet, bermukim di Bandung

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here