Kemenkumham Kembalikan PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

    0
    Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah) dan Ilham Saputra mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas Peraturan KPU terkait Daerah Pemilihan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18

    PolitikToday – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana menegaskan pihaknya telah mengembalikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi caleg menjadi peraturan perundang-undangan.

    “Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan,” kata Widodo, Senin (11/6/2018).

    Widodo berkilah, kebijakan Kemenkumham ini diperkuat surat keberatan dari Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. .

    “Sudah saya kirimkan juga dalam lampiran surat saya ke KPU, surat-surat keberatan dari Bawaslu dan Kemendagri,” imbuhnya.

    Sinkronisasi dan penyelerasan itu, kata Widodo, agar PKPU yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan MK. Menurutnya, KPU perlu mengundang Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah stakeholder terkait untuk memberikan masukan.

    “Kami sudah ingatkan KPU agar secepatnya mengundang K/L tersebut untuk mensinkronkan/menyelaraskannya,” terang Widodo.

    Sebelumnya, KPU telah mengirimkan PKPU yang mengatur larangan mantan koruptor mendaftar menjadi caleg, Senin sore (4/6/2018).

    “Kami berharap ini menjadi perhatian, tanggal 4-17 Juli kita akan ada pendaftaran calon. Jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama,” ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

    Menurut Arief, PKPU tersebut penting untuk segera diundangkan menjadi peraturan perundang-undangan karena tahapan pendaftaran Pileg semakin mepet.

    Apalagi PKPU berbeda, kata Arief, dengan kebanyakan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lainnya. Sebab, PKPU mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilu yang harus berjalan tepat waktu.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here