Ketidaknetralan TNI, Polri dan BIN, Jokowi: Enggak Usah Ditanyakan Lagi!

    0
    Ketidaknetralan TNI, Polri dan BIN, Jokowi: Enggak Usah Ditanyakan Lagi!
    Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7). Jenderal Polisi Tito Karnavian menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/16

    PolitikToday – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait ketidaknetralan personel TNI, Polri dan BIN. Dia meminta jika ada informasi tentang hal tersebut, lebih baik melaporkannya ke Bawaslu agar segera ditindaklanjuti.

    “Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, ya silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira,” ujar Jokowi di sela meninjau persiapan Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

    Jokowi berdalih prinsip netralitas bagi TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang mutlak dan tak perlu diperdebatkan lagi.

    “Netralitas TNI, Polri dan BIN bersifat mutlak, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Sudah saya sampaikan ke Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI. Jadi, enggak usah ditanyakan lagi,” imbuhnya.

    Sementara, isu ketidaknetralan personel TNI, Polri dan BIN terus bergulir. Baru-baru ini Wakapolda Maluku Bridjen Hasanuddin dicopot karena diduga berkampanye untuk Murad Ismail, salah satu cagub Maluku. Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pihaknya sedang memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu ini.

    “Ini tetap kami proses (Wakapolda Maluku Hasanuddin). Memang sudah dilakukan pembahasan pertama di Gakkumdu (Sentra Gakkumdu), kami lihat dulu hasilnya pembahasan pertama,” kata Ratna di Jakarta, Senin (25/6/2018).

    Sementara Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Kapolri perlu mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepulauan Riau. Sebab, Neta menilai, kedua pejabat Polri itu tidak mampu menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2018.

    “Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri sudah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 tentang 13 Pedoman Netralitas Polri dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 16 Januari 2018,” kata Neta melalui keterangan tertulis, Senin (25/6/2018).

    Neta menjelaskan, dalam Pasal 4 disebutkan, anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

    Sedangkan dalam Pasal 6 ditegaskan, anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah atau calon legislatif.

    Neta beranggapan, dalam kasus Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, kedua pejabat Polri itu melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP. “Kapolda Sumut hadir dalam acara PDIP dan foto bersama serta menunjukkan dua jari. Sementara Wakapolda Kepri bertemu dengan pimpinan PDIP setempat dan timses paslon,” tegas Neta.

    Karena itu, yang dilakukan kedua pejabat Polri itu jelas melanggar 13 Pedoman Netralitas Polri yang telah dikeluarkan Kapolri. IPW berharap, Tito dapat bersikap tegas dan konsisten pada pedoman yang sudah dikeluarkannya agar sebagai pimpinan tidak mudah dilecehkan oleh anggotanya.

    “Sikap tegas itu adalah dengan cara mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri dan menggantikannya dengan pejabat kepolisian yang mampu menjaga netralitasnya,” harap Neta.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here