Komnas HAM Sebut Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Tidak Langgar HAM

    0

    PolitikToday – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg), tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Sebab, menurut dia, hak politik masuk dalam kategori HAM yang bisa dikurangi pemenuhannya, sepanjang dilakukan untuk memenuhi kepentingan lain yang lebih mendesak.

    “Secara prinsip itu tidak dilarang mengurangi hak-hak politik seseorang karena hak politik itu bukan HAM (yang) absolut,” kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

    Apalagi, lanjut Taufan, KPU berkepentingan untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dengan diisi oleh para caleg yang berintegritas.

    Hal itu, kata dia, menjadi kepentingan umum yang lebih besar dan layak diperjuangkan, sehingga hak politik mantan koruptor juga bisa dikurangi.

    Namun, ia pun mengimbau kepada KPU agar membicarakannya dengan partai politik, DPR, dan pemerintah, agar penerapan aturan tersebut tak menimbulkan kegaduhan.

    “Jadi saran kami semestinya KPU melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan DPR supaya ada kesepakatan itu. Kan ketiganya punya otoritas atas satu ketentuan,” lanjut dia.

    Keinginan KPU untuk melarang mantan koruptor menjadi caleg kian menjadi polemik. Meski DPR dan pemerintah telah menolak usulan tersebut, KPU tetap bersikukuh dan akan memuat aturan tersebut dalam PKPU.

    KPU beralasan, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, sehingga harus ada upaya konkrit untuk mencegah mantan koruptor untuk mengulangi perbuatannya.

    Apalagi, sebelumnya, DPR dan pemerintah menyetujui pelarangan mantan koruptor untuk menjadi calon anggota DPD.

    “Pemilu kali ini kan pemilu serentak pertama 2019 itu kan memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Uniknya adalah kita sudah merampungkan pencalonan anggota DPD. Dalam rumusan itu yang sudah diundangkan itu salah satu syarat untuk dicalonkan anggota DPD adalah bukan eks narapidana koruptor,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    “Kenapa Komisi II meloloskan untuk DPD. Saat itu tidak ada dipersoalkan. Kita sudah konsultasikan, tapi kalau pencalonan DPRD dan DPR itu kok lebih bersikap (mempersoalkan). Ini publik harus tahu ada apa,” imbuhnya.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here