Main Dua Kaki, Indikasi Pembelotan si “Petugas Partai”

    0
    Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kelima kanan), Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kelima kiri), Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kanan), Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie (kedua kanan) menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

    Hasil Pilkada 2018 ibarat pedang bermata dua bagi Istana. Artinya, bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa berarti bencana. Dikatakan berkah karena sejumlah orang dekat atau kandidat yang loyal terhadap Joko Widodo (Jokowi) menuai kemenangan. Namun bisa juga bermakna bencana, lantaran banyak calon yang diusung partai politik penguasa, PDI Perjuangan, bertumbangan karena kalah suara.

    Spekulasi pun bermunculan. Rumor yang bertiup paling kencang adalah “petugas partai” berlambang banteng moncong putih itu, telah bermain dua kaki di pilkada. Di satu sisi ia seolah mendukung jagoan parpol yang menaunginya, tapi di sisi lain ia memberi instruksi kepada parpol koalisi untuk memenangkan kandidat lainnya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan posisi tawar atau bahkan melepaskan diri PDIP.

    Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur, dua daerah dengan pemilih terbesar di Indonesia, bisa dijadikan bukti. Di Jabar, calon PDIP, TB Hasanuddin-Anton Charliyan, tumbang dengan hanya menempati urutan paling buncit dari empat pasang kandidat yang berlaga. Sementara pemenangnya adalah kandidat dari parpol koalisi pemerintah yang terang-terangan mendukung Jokowi untuk dua periode, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Peristiwa politik serupa juga terjadi di Jatim. Dalam head to head antara dua pasang kandidat, jagoan PDIP Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno keok dari mantan juru bicara kampanye Jokowi, Khofifah Indar Parawangsa-Emil Dardak. Kekalahan itu terasa kian pahit karena Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sempat berujar bahwa Jokowi telah menginstruksikan untuk memenangkan Khofifah. Dari sinilah munculnya rumor tentang “indikasi pembelotan si petugas partai”.

    Jika rumor ini benar, tentu Golkar menjadi tujuan pembelotan yang paling masuk akal. Partai peraih suara terbanyak kedua setelah PDIP pada Pemilu 2014 lalu ini, merupakan parpol yang pertama kali mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres 2019. Bahkan, kini parpol berlambang pohon beringin ini juga telah menyiapkan relawan pemenangan bagi Jokowi. Dilihat dari sudut pandang manapun, parpol “kuning” ini tampak jauh lebih siap dan serius mendukung Jokowi dua periode, dibanding parpol “merah” besutan Megawati Soekarnoputri.

    Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa menguatkan argumen tersebut. Pertama, Golkar jauh lebih menghargai Jokowi. Buktinya, mantan Wali Kota Solo itu sudah dideklarasikan sejak jauh-jauh hari. Relawan pemenangan telah dibentuk dan mulai bekerja. Meski salah satu kinerjanya diduga melanggar aturan dengan mengirimi warga surat ajakan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Beda jauh dengan perlakuan yang ia terima dari parpol yang menaunginya.

    Di PDIP, Presiden RI itu masih dilabeli sebagai “petugas partai”. Dalam setiap acara partai, orang nomor satu di Indonesia itu tak pernah diberi panggung untuk berbicara. Padahal, di acara parpol lainnya, termasuk parpol yang bukan merupakan koalisi pemerintahan, Partai Demokrat misalnya, Jokowi sangat dihargai sehingga diberi kesempatan memberikan sambutan. Tapi di rumah sendiri, ia diperlakukan layaknya anak tiri.

    Alasan kedua, Jokowi mungkin saja sudah jenuh terus-menerus didikte Megawati, terutama dalam penetapan calon pendampingnya nanti di Pilpres 2019. Sudah bukan rahasia jika PDIP bersikeras memaksakan dua nama kepada Jokowi untuk dipilioh sebagai calon wakil presiden. Mereka adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Yang satu putri Megawati, satunya lagi orang dekat yang dulu lama menjadi ajudan.

    Berdasarkan kabar yang beredar, Jokowi enggan memilih mereka. Ada dua alasan utama, yaitu elektabilitas keduanya sangat rendah, dan sama-sama berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Puan belakangan sering dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP. Ia disebut ikut berperan dalam skandal bancakan uang negara triliun rupiah saat menjabat ketua Fraksi PDIP di DPR.

    Sementara, Budi dulu pernah jadi tersangka KPK dalam kasus rekening gendut. Skandal itu pernah membuatnya gagal menjadi kepala Polri karena kuatnya desakan publik. Logika sederhananya, jadi kapolri saja ia tidak disukai rakyat, apalagi jadi cawapres? Apa tidak rugi nanti Jokowi memilihnya?

    Terakhir, Golkar lebih “bersahabat” dengan pemilih muslim dibanding dengan PDIP. Tidak bisa dipungkiri, sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas dengan membawa-bawa perbedaan agama kian menguat. Pemicunya adalah penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP berupaya membela mati-matian jagoannya itu agar selamat dari jeruji penjara. Meski Golkar juga ikut mendukung Ahok di pilkada, tetapi publik yang merasa agama mereka dinista, terlanjur melihat PDIP sebagai musuh utama. Ini pula yang mungkin menjadi penyebab bertumbangannya jagoan PDIP di Pilkada 2018.

    Melihat ketiga alasan ini, maka wajar Jokowi hendak berpaling ke pangkuan parpol lain. Menguatnya dukungan terhadap gerakan 2019 ganti presiden, tentu harus disikapi serius. Salah satunya dengan meninggalkan PDIP. Parpol pengusung penista agama, yang melahirkan banyak kader koruptor yang ditangkap KPK.

    Oleh: Patrick Wilson

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here