Mendagri Lantik Polisi Jadi Pj Gubernur Jabar, Akal-akalan Petugas PDIP di Pemerintah?

    0
    Mendagri Lantik Polisi Jadi Pj Gubernur Jabar, Akal-akalan Petugas PDIP di Pemerintah?

    Pelantikan Komjen Pol M Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo semakin membuktikan ketidakjelasan konsep berbangsa dan bernegara yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Setidaknya ada beberapa masalah dalam kebijakan ini yang membuat publik ketar-ketir. Pertama, pelantikan ini mengesankan pemerintah adalah sekumpulan orang-orang amatir yang tidak saling berkomunikasi, tak punya visi yang jelas, dan hobi main “gelap-gelapan”untuk menghindari mata publik.

    Saya pikir kita belum lagi lupa. Pada awal tahun lalu, polemik yang sama juga mencuat. Polemik itu berakhir pasca Menkopolhukam Wiranto membatalkan usulan soal anggota Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur. Kapolri Tito Karnavian pun sependapat dengan keputusan Wiranto tersebut.

    Dan Senin (18/6/2018) lalu, publik kebakaran jenggot saat Mendagri melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Benar-benar satu kebijakan yang tak diduga sebelumnya.

    Dari sini muncul pertanyaan di benak publik. Kok bisa-bisanya Mendagri menelikung keputusan Menkopohukam yang telah disepakati Kapolri? Oh, rupanya ini keputusan Presiden Jokowi. Lha, kalau begitu, apakah Menkopohukam dan Kapolri tidak melakukan kebohongan publik saat menyebut kebijakan ini lebih banyak mudharat ketimbang kebaikannya?

    Pertanyaan lanjutan, mengapa Jokowi lebih mendengar usulan Mendagri ketimbang Menkopohukam dan Kapolri? Apa karena Tjahjo Kumolo petinggi PDIP, dan ada kandidat PDIP yang berlatar belakang pensiunan Polri di Pilgub Jabar? Ini adalah polemik yang kedua. Gara-gara kebijakan ini, publik semakin meragukan independensi Polri.

    Logika pikirnya begini. Fungsi Pj Gubernur adalah fungsi pemerintahan sipil. Sehingga secara gamblang sudah pasti kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berkompeten untuk mendudukinya. Dan ingat, Polri bukan ASN.

    Publik akan menerima apabila ada petinggi Polri yang merangkap jabatan dengan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian. Misalnya Komjen Budi Waseso yang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jenderal Budi Gunawan yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Tetapi, Pj Gubenur jelas tidak berhubungan langsung dengan tugas kepolisian.

    Kecuali, Mendagri mau pakai gaya Orde Baru, ketika TNI/Polri dibolehkan mengisi jabatan kepala daerah. Sehingga Mendagri bisa kita sebut telah mencederai semangat reformasi. Kebijakan reformasi telah menghapuskan dwifungsi TNI/Polri tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Dan sekali lagi, Pj Gubenur jelas tidak berhubungan langsung dengan keamanan negara.

    Kalau Mendagri ngotot karena menuding Pilgub Jabar itu rawan konflik, sebagaimana alasannya terdahulu, maka ini semakin ngaco lagi. Karena tugas pengamanan itu berada di tangan Polri, dan utamanya Kapolda Jabar. Jangan ditarik-tarik ke dalam pusaran politik untuk memuluskan jalan perwira Polri jadi Pj Gubernur.

    Rasanya juga kurang pas, kalau Mendagri yang menyebut Jabar sebagai daerah yang rawan, mengingat hal itu merupakan otorisasi Menko Polhukam dan Kapolri. Apalagi data Kemendagri dan Polri sendiri mencatat bahwa Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilgub Jabar berjalan lancar-lancar saja. Jadi, mengapa Mendagri terkesan amat ngotot untuk melantik Iriawan alias sebagai Pj Gubernur Jabar? Apa sebenarnya motifnya?

    Dengan kejanggalan ini, tak salah bila publik kemudian merumuskan kesimpulan sendiri. Bahwa pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tak lebih dari “akal-akalan” petugas parpol untuk memenangkan kandidatnya di Jabar. Menimbang kewenangan Pj Gubernur Jabar yang sebelas-duabelas dengan Gubernur Jabar definitif, potensi ini bisa terjadi.

    Terakhir, publik tentu berharap Jokowi cukup arif dan bijak memperhatikan polemik ini. Publik berharap Jokowi tetap berpegang teguh pada sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sumpahnya sebagai petugas PDIP sehingga mau mengoreksi jika pemerintah telah berbuat kesalahan.

    Oleh: Hendra Gunawan

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here