Menggugat Rezim Otoriter

    0
    Menggugat Rezim Otoriter

    Pasal 222 UU Pemilu 7/2017 yang memuat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional, kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk kali kelima, rakyat Indonesia terus berupaya merontokkan tirani rezim otoriter yang semena-mena melabrak konstitusi demi ambisi mempertahankan kekuasaannya.

    MK menjadi satu-satunya jalan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan. Setelah para anggota dewan di Senayan enggan mendengar aspirasi mereka. Mayoritas fraksi partai politik lebih tunduk kepada kehendak pemerintah yang ingin membelakukan presidensial threshold (PT). Hanya empat fraksi yang menolak, Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN. Apalah daya, mereka kalah suara.

    Awalnya cukup banyak fraksi yang menolak, karena dasarnya aturan ini jelas mengada-ada. Pemerintah berang, mereka hendak menutup pintu kompromi dengan mengancam akan menarik diri dari pembahasan. Namun setelah mendapat banyak kritikan, pemerintah mengubah strategi. Mereka menggulirkan wacana untuk menaikkan dana bantuan partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 persatu perolehan suara di pemilu.

    Iming-iming itu berhasil, sejumlah fraksi, terutama dari koalisi pemerintah, berubah pendirian. Hasilnya, seperti yang kita ketahui bersama, UU Pemilu itu lolos di DPR, setelah pimpinan dewan yang saat itu berstatus tersangka korupsi, Setya Novanto, mengetuk palu tanda sahnya aturan tersebut.

    Ditolak MK

    Pada awal tahun lalu, MK yang kala itu dipimpin Arief Hidayat, telah menolak uji materi pasal ini. Namun dalih yang mereka kemukakan malah sangat membingungkan dan terbolak-balik. Alih-alih menjamin konstitusionalitas pengaturan, MK malah menghubungkan ambang batas pencalonan Presiden dengan semangat penyederhanaan kepartaian. Argumentasi MK itu sesungguhnya tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pasal yang diuji, yakni Pasal 222 UU Pemilu.

    MK sama sekali tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas dan keadilan konstitusional dalam pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. Argumen bahwa ambang batas Presiden memperkuat sistem presidensial juga sangat lembah, mudah dibantah, dan tidak meyakinkan. Maka wajar jika kemudian Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mencibir MK karena menilai lembaga itu sudah seperti pengamat politik yang bicara presidensial tetapi rasa parlementer.

    Kangkangi Konstitusi

    Tak berlebihan rasanya jika kini rakyat kembali menggugat aturan ini. Berbekal keyakinan MK yang sekarang sudah lebih netral lantaran Arief yang dikenal dekat dengan penguasa, telah dicopot dari posisi ketua karena sejumlah pelanggaran etika.

    Dalil para penggugat ini masih relatif sama, yakni aturan presidential threshold itu tidak masuk akal, dan mengangkangi konstitusi. Sebab syarat PT yang dipakai adalah hasil pemilu lima tahun sebelumnya. Pilpres berlangsung pada 2019, tetapi syarat pencalonan merujuk hasil Pileg 2014, yang sudah pula pernah digunakan untuk Pilpres 2014. Ibaratnya, tiket yang dulu pernah dipakai untuk pilpres, sekarang hendak dipakai lagi untuk kontestasi berikutnya.

    Di samping itu, aturan ini juga bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 6A Ayat (2) menyebutkan, “Memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden.” Peserta pemilu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah parpol yang berstatus sebagai peserta pemilu saat sebelum pelaksanaan pemilu. Bukan mantan peserta pemilu yang sudah menjadi pemenang dan memperoleh kursi di pemilu sebelumnya. Pemilu 2014 sudah selesai, sehingga tidak relevan jika masih menggunakan hasilnya untuk Pemilu 2019.

    Aturan PT dalam pemilu serentak, tidak pernah terjadi dalam sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Bagi negara-negara demokratis, memilih pemimpin menjadi hak politik setiap individu, sehingga tak hanya partai yang dapat memajukan calon presiden, tetapi juga menjadi hak setiap orang. Apabila penguasa berupaya menutup hak rakyat tersebut, artinya arogansi berkuasa sudah mengarah pada hasrat monopolistik kekuasaan yang otoriter.

    Inilah yang tengah diperjuangkan. Jangan karena hasrat ingin berkuasa, penguasa seenaknya merusak sistem demokrasi yang sudah tertata. Pemerintah berdalih ingin mempertahankan aturan yang dianggap sudah baik, nyatanya hal itu jelas mengangkangi konstitusi dan membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.

    Oleh: Muhammad Fatih

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here