Menggunakan Anggaran Lain dan Tunda THR Jadi Opsi Pemerintah

    0

    PolitikToday – Pemerintah tahun ini kembali menggelontorkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS. Namun, gelontoran dana tersebut menimbulkan beban bagi daerah. Pemerintah menyarankan bagi daerah yang cekak boleh menggunakan pos anggaran lain hingga opsi menunda THR.

    Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 daerah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 boleh melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran dengan mengubah pejabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tanpa harus menunggu perubahan APBD.

    Untuk penundaan pembayaran THR, menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan mekanisme penundaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

    “Kalau memang tidak cukup ya boleh saja,” katanya, Senin (4/6).

    Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini kebijakan THR dan gaji 13 yang dibuat pemerintah tidak membebani keuangan daerah.

    “Sudah ada keputusan menteri dalam negeri yang telah memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait itu,” katanya, Senin (4/6).

    Meskipun demikian, Menteri Keungan ini berjanji akan memperhatikan keluhan daerah.

    “Kalau ada suara daerah, ya kami akan lihat. Karena seharusnya dari DAU itu mereka sudah ada. Saya sudah minta ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melihat hal ini,” katanya.

    Salah satu daerah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran THR dan gaji 13 adalah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Daerah ini mengaku kebingungan mengakali penyaluran THR lantaran tidak memiliki anggaran yang memadai untuk itu.

    Terbaru, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui adanya Surat Edaran Kemendagri tersebut. Bahkan menurut Risma alokasi dana untuk penyaluran THR hanya akan memberatkan kas keuangan daerah.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here