Menteri Yasonna Ogah Tandatangan PKPU Larang Ex Koruptor Nyaleg

    0

    PolitikToday – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan tidak akan menandatangani drat PKPU tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk Pileg 2019. Alasannya karena substansi yang dalam PKPU tersebut bertentangan dengan Undang undang.

    “Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja,” ujar Yasonna saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

    Ke depannya Kemenhukham melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan memanggil KPU. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan menjelaskan kepada KPU bahwa draft PKPU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. PKPU tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah menganulir pasal mantan narapidana ikut dalam Pilkada pada 2015 lalu.

    “Nanti saya akan minta Dirjen manggil KPU. Pertama alasannya itu bertentangan dengan UU. Bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK. Kita ini kan sedang membangun sistem ketatanegaraan yang baik. Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah,” ujar Yasonna.

    Mantan Anggota DPR itu memahami niat baik dan tujuan dari KPU, namun menurut Yasonna jangan sampai menabrak ketentuan UU. “Karena itu bukan kewenangan PKPU, menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah UU, keputusan hakim, itu saja,” ujar Yasonna yang menyebut akan meminta KPU merevisi draft PKPU tersebut.

    Terkait Ketua KPU Arief Budiman menyebut draf PKPU tersebut secara resmi akan diserahkan kepada Kemenkumham. setelah dikirimkan, Kemenkumham dan KPU dijadwalkan untuk melakukan pertemuan. Arief mengungkapkan jika  agenda pertemuan ini akan membahas soal PKPU Pencalonan Caleg DPD Nomor 14 Tahun 2018 yangah resmi diundangka.

    “Sore ini, kami sudah kirimkan draf PKPU Pencalonan Anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta draf PKPU kampanye Pemilu 2019 kepada Kemenkumham,” ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/).

    Sebagaimana diketahui, dalam PKPU Pencalonan Caleg itu juga dicantumkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi yang ingin maju sebagai caleg. Aturan ini tercantum pada pasal 60 ayat 1 huruf (j) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan caleg DPD tersebut.

    Sementara itu, saat disinggung tentang sikap Kemenkumham mengenai larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi yang juga tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf (j)draf Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Arief tidak ingin berkomentar. Menurut Arief, setelah diserahkan kepada Kemenkum-HAM, draf PKPU itu hanya tinggal diundangkan. Fungsi pengundangan ini, kata dia, berkaitan dengan administrasi saja.

    Ditemui secara terpisah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menegaskan tidak ada perubahan dalam draf PKPU tersebut. Aturan mantan narapidana korupsi yang dilarang mencalonkan diri sebagai caleg juga masih tetap sama.Peraturan itu berbunyi’bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi’.

    “Masih sama isi aturannya seperti itu. Tidak ada perubahan,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin siang.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here