Menteri Yasonna Tolak Tanda Tangan Perppu Larangan Caleg Bagi Mantan Napi, KPU Minta Presiden Terbitkan Perppu

    0

    PolitikToday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengubah aturan undang-undang pemilu jika menganggap usulan soal larangan caleg dari mantan narapidana korupsi bertentangan dengan aturan di atasnya. Disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, perubahan aturan ini bisa dilakukan dengan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 atau menyerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

    “Kalau KPU dianggap melanggar undang-undang karena secara legal formal, harfiah, tidak ada bunyi-bunyian bahwa mantan narapidana korupsi itu dilarang nyaleg, mestinya pembentuk undang-undang segera berinisiatif mengubah aturan ini, ” ujar Hasyim di Jakarta Selasa (5/6).

    Ia melanjutkan perubahan itu bisa dilakukan dengan inisiatif Presiden, yakni melalui Perppu, atau merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Selama ini, jelasnya, KPU selalu disebut sebagai pihak yang melanggar ketentuan undang-undang di atasnya.

    Terkait pemberlakuan Perppu, tambahnya, hal itu akan lebih efisien sebab Perppu tidak membutuhkan pemberian nomor dari Kemenkum-HAM sehingga tidak perlu waktu lama untuk disahkan.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan revisi terakhir draf PKPU Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkum-HAM, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf (h). Aturan itu berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

    Sementara itu ditempat terpisah, Menkum-HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan tidak bersedia menandatangani draf peraturan KKPU tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk Pileg 2019. Yasonna beralasan, substansi yang dalam PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang.

    “Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja,” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

    (dik)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here