MK Lucuti Keistimewaan “Kebal Hukum” Wakil Rakyat

    0
    Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membakar ban saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/2). Mereka menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atas fungsi dan wewenang DPR yang diatur dalam revisi UU MD3. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

    Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya melucuti sejumlah keistimewaan para wakil rakyat dengan mangabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Kini, anggota Dewan yang terhormat itu, tidak bisa lagi “kebal hukum”, serta bisa memanggil paksa dan menyandera pihak-pihak yang tidak mau menuruti kehendak hati mereka. Ini adalah kabar baik bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini.

    Sejak awal disahkan, memang banyak rakyat yang mencerca aturan yang dibuat DPR ini. Sebab UU MD3 itu memuat sejumlah pasal kontroversi yang dianggap bertentangan dengan alam demokrasi. Dengan aturan ini, legislatif akan menjadi lembaga superbody, sebab bisa memanggil orang atau pihak tertentu secara paksa, bahkan menyandera mereka yang menolak hadir untuk diperiksa itu paling lama 30 hari. Bagi aparat penegak hukum yang berkeinginan memeriksa anggota DPR, haruslah dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu, baru setelah itu dilimpahkan kepada presiden untuk dikeluarkan izin pemeriksaannya.

    Ada tiga pasal yang dihapus dan diubah oleh hakim-hakim MK. Pertama, Pasal 73 yang memuat frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang. Pada pasal ini, dalam ayat 6, juga terdapat aturan kontroversi lainnya, yakni polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari. Kewenangan pemanggilan paksa ini diyakini karena terinspirasi dari konflik DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Saat wakil rakyat itu menggelar Pansus Hak Angket, komisioner KPK enggan datang meski sudah berulang kali diundang.

    Menurut MK, aturan itu bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa panggilan paksa dan sandera adalah ranah hukum pidana. Sementara proses rapat di DPR bukan bagian dari penegakan hukum pidana. MK juga menilai kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa bisa menimbulkan kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang. Hal itu juga dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat.

    Aturan kedua yang dihapus MK karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 122. Pasal ini berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Aturan inilah yang dianggap banyak kalangan sebagai pasal anti-kritik. Bahkan ada anggapan yang menyatakan, UU ini membuat demokrasi di Indonesia kembali menjadi kelam, bahkan jauh lebih kelam dibanding periode sebelum reformasi. Sebuah kemunduran dalam demokrasi.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dulu pernah ikut mengkritik aturan ini. Ia menyayangkan adanya pasal anti-kritik ini. Menurutnya, aturan itu menunjukkan sikap DPR yang telah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan bangsa Indonesia. Soalnya DPR tak boleh membentuk dewan etik yang bertugas untuk menentukan seseorang menghina parlemen lalu memidanakannya. Ini artinya masalah etik dicampur aduk dengan persoalan hukum. DPR dilarang ikut campur dalam penegakan hukum. DPR adalah lembaga demokrasi. Jika urusannya penegakan hukum, sudah ada lembaga nomokrasi seperti pengadilan, kepolisian dan kejaksaan.

    Terakhir, Pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana. MK memutus untuk menolak pasal imunitas tersebut sebagian. MK hanya membenahi frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.” MK melihat hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan (saksi) kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

    Keputusan MK yang membatalkan ketentuan pada Pasal 73, 122 dan 245 pada UU MD3 adalah putusan yang sangat tepat. Ini harus diapresiasi, karena telah memutuskan dengan akal sehat. MK semakin menegaskan pembagian kekuasaan berdasarkan UUD 1945 antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Artinya, semakin jelas bahwa lembaga DPR adalah perwakilan politik masyarakat. Sebab, seluruh anggotanya dipilih dari partai politik sehingga seluruh kegiatannya adalah kegiatan politik. Jadi, keistimewaan mereka selama ini merupakan sesuatu yang melawan akal sehat, melebihi kewenangan dan mengacaukan sistem hukum. Yang lebih esensial lagi, adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.

    Oleh: Muhammad Fatih

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here