MK Mentahkan Peluang JK Jadi Cawapres Lagi

    0

    PolitikToday – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak menerima pengajuan peninjauan kembali UU Pilpres terkait peluang Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali dicalonkan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Dikatakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar, Mahkamah berpendapat tidak dapat menerima uji materi UU 7/2017 tentang pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

    “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/6).

    Mahkamah berpendapat dalam pertimbangannya, pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, pemohon tidak memiliki keterkaitan dan dampak langsung terhadap pasal yang mereka gugat dan ajukan.

    “Pihak yang mungkin menerima kerugian konstitusional adalah partai politik yang memenuhi persyaratan,” kata hakim anggota I Dewa Gede Palguna.

    Namun tak semua partai politik bisa mengajukan uji materi tersebut. Menurut hakim, partai politik yang bisa mengajukan gugatan ke MK adalah yang tak ikut membahas UU Pemilu di DPR.

    “Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon, maka sulit menjelaskan potensi kerugian pemohon,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, pada Maret lalu, Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa serta Perkumpulan Rakyat Proletar mengajukan gugatan Judicial Review kepada MK guna menggugat pasal terkait pembatasan masa jabatan Wakil Presiden yang boleh dipilih dua kali.

    Namun ketentuan tersebut dianggap menghambat pecalonan JK. Karena itu, mereka mengajukan uji materi itu agar Jusuf Kalla dapat kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019.

    JK sendiri pernah menjadi Wapres untuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 sebelum mendampingi Jokowi pada periode 2014 – 2019.

    Pemohon menilai aturan itu semestinya dirinci lebih jauh apakah masa jabatan dua kali itu dilakukan berturut-turut atau tidak.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here