Ngabalin Ngibul Lagi?

    0
    Ngabalin Ngibul Lagi?

    Politikus kutu loncat yang kini menjadi “anjing penjaga” Istana, Ali Mochtar Ngabalin, kembali memantik kontroversi. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV di Kantor Staf Presiden (KSP) itu bak menegakkan benang basah. Ia berupaya mati-matian membela kesalahan penguasa yang melantik perwira polisi aktif, Komjen Pol Iriawan (Iwan Bule) menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

    Mantan anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu mencari pembenaran dari kebijakan pemerintah terdahulu. Namun sayang, data yang ia pakai keliru, sehingga argumentasinya terlihat dungu. Parahnya lagi, ia tetap bersikukuh merasa yang paling benar. Ngabalin tampaknya sedang berusaha ngibulin rakyat, demi menunjukkan loyalitas akan jabatan menggiurkan yang kini sedang ia nikmati.

    Demi membenarkan tindakan penguasa, Ngabalin mencoba mengungkit pengangkatan pj gubernur di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, penunjukan perwira TNI-Polri sebagai pj gubernur juga pernah dilakukan. Yakni penunjukan Mayjen (Purn) TNI Setia Purwaka sebagai Pj Gubernur Jatim periode 2008-2009 dan Mayjen (Purn) TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008.

    Bantahan pun datang bertubi-tubi. Mulai dari para petinggi Partai Demokrat, hingga pj gubernur yang ia sebut-sebut. Salah satunya dari Mayjen (Purn) Setia Purwaka. Melalui siaran persnya, ia menjelaskan bahwa saat diangkat menjadi pj gubernur, ia bukan lagi anggota TNI aktif. Kala itu ia sudah alih status dan menjabat sebagai Irjen Kemenkominfo dengan Keppres Nomor 34/K Tahun 2006, tanggal 12 Mei 2006. Begitu pula dengan rekannya, Mayjen (Purn) TNI Achmad Tanribali Lamo, yang sudah berstatus sipil saat ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulsel.

    Jadi, jauh berbeda dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Sebab, mantan Kapolda Metro Jaya itu masih berstatus sebagai perwira aktif Polri. Seharusnya ia tidak bisa mengisi jabatan di luar institusi kepolisian sebelum lepas jabatan di Polri. Tiga aturan sekaligus yang melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan tersebut, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

    Tetapi, bukan Ngabalin namanya jika tak pandai bersilat lidah. Tanpa mempedulikan bantahan banyak orang, ia bersikukuh dengan pendiriannya. Bahkan ia malah “menggertak” dengan menyebut memiliki dokumen terkait hal tersebut. Sayang, dokumen yang dimaksud tak kunjung dibuka, walau tak sedikit pihak yang mendesak Ngabalin untuk segera membuktikan gertakannya. Apa ia berbohong soal bukti itu? Entahlah, yang pasti publik sudah menyadari, bukan kali ini saja Ngabalin obral omongan demi membela marwah junjungan barunya.

    Beberapa waktu lalu, Ngabalin memuji Jokowi setinggi-tingginya dengan mengatakan arus mudik tahun ini sangat lancar. Menurutnya, Jokowi telah menepati janjinya dengan bekerja luar biasa. Pantas petugas partai dari PDI Perjuangan itu diganjar jabatan dua periode. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi arus mudik di sejumlah titik macet parah. Rakyat tidak bisa dikibuli. Mereka mengalami sendiri dan media juga menyiarkan pemberitaan tersebut sepanjang hari.

    Tak kali ini saja Ngabalin melontarkan pujian dan pembelaan tak masuk akal. Sebelumnya ia pernah menanggapi kritikan Amien Rais terhadap Jokowi. Ia memperingatkan ketua Dewan Kehormatan PAN itu agar menjaga mulutnya. Lalu ia juga mengkritik lagu “2019 Ganti Presiden” yang menurutnya tak sesuai realitas yang ada. Kemudian ia juga membela Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dikecam publik, karena menikmati gaji ratusan juta perbulan hanya dengan bekerja sambilan.

    Belum lama ini, Ngabalin juga membela kelakuan orang dekat Istana, Yahya Cholil Staquf. Katib Aam PBNU yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu membuat geram mayoritas rakyat Indonesia lantaran berkunjung ke Israel dan beramah-tamah dengan pemimpin negara Zionis yang tengah menjajah bangsa Palestina tersebut. Banyak orang yang mengecam, termasuk anggota DPR, baik dari kalangan oposisi maupun koalisi pemerintah. Namun, Ngabalin justru bersikap berbeda. Hal itu membuat publik menduga, pembelaan tersebut merupakan sikap resmi dari Istana.

    Sejak diangkat menjadi pejabat di Istana Negara, memang hampir setiap hari politikus Partai Golkar ini menghiasi laman pemberitaan media. Mulai dari membantah kritikan, hingga memuja-muji rezim ini setinggi langit. Padahal dulu ia pernah menyebut Jokowi krempeng, korup, dan otoriter. Tetapi kini, setelah menikmati serpihan kue kekuasaan, ia mengatakan pemerintah ini baik, dan Jokowi adalah wakil tuhan di muka bumi sehingga tidak boleh dicaci-maki.

    Lidah memang tidak bertulang, sehingga politikus akan selalu menjadi kampiun dalam hal bersilat lidah. Satu ciri yang menonjol dari para jago bicara ini adalah inkonsistensi. Begitulah jika politikus telah tergadai iming-iming jabatan yang menggiurkan, tidak akan ada lagi kebenaran yang konsisten keluar dari mulutnya. Juga tidak ada aib yang dikutuk secara konsisten pula. Ketika nurani para penghuni Istana sudah binasa karena tergoda jabatan dan harta, maka negara ini telah berada di ambang kehancuran.

    Oleh: Patrick Wilson

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here