Pakar Otda: SE Mendagri Bingungkan Daerah

    0

    PolitikToday – Persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibebankan kepada APBD sebagaimana isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri disebut Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Ryaas Rasyid menimbulkan masalah di daerah. Pakar Otonomi Daerah itu mengatakan banyak daerah yang tidak sanggup untuk mengeluarkan THR dan gaji ke-13 karena tidak memiliki anggaran berlebih seperti Jakarta dan daerah maju lainnya.

    “Kalau daerah kaya seperti DKI, Kaltim, Riau, Sumsel, mungkin tidak ada masalah, tapi NTT, NTB, Papua, Maluku kan situasi Indonesia tidak seragam. Makanya harus dengar suara mereka juga,” ujar Ryaas, Rabu (6/6).

    Ia menambahkan, daerah patut mempertanyakan keterangan dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan THR dan gaji ke-13 sudah dianggarkan di badan anggaran umumnya (BAU). Jika sudah dianggarkan, sambungnya, lalu mengapa masih ada daerah yang tidak mampu mengeluarkan THR dan gaji ke-13.

    “Kalau sudah dianggarkan, kenapa daerah ada yang tidak mampu, karena itu besar sekali. Itu kan sama saja menambah dua kali lipat dari alokasi gaji pegawai,” katanya.

    Lebih jauh Mantan Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyatakan, seharusnya pemerintah pusat berterus terang terkait ketersediaan dana yang akan dipakai untuk membayar THR dan gaji ke-13.

    “Kalau tidak punya uang ya terang-terangan saja tidak apa-apa. Jangan seolah THR ini wajib. Itu kan tambahan saja. Semacam kemurahan hati pemerintah,” paparnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada awal pekan lalu telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 dapat diambil dari APBD. Bahkan menurut Tjahjo, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

    Namun, pernyataan Tjahjo ditentang oleh berbagai daerah lainnya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga kader PDI-P mengaku kebingungan mencarikan uang untuk membayar THR dan Gaji 13 PNS. Risma menilai bahwa pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani.

    “Masa pakai APBD untuk anggaran sebesar itu” tukas Risma.

    Disisi lain, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

    “Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN,” katanya.

    (tok)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here