Partai Demokrat dan Gerindra Ajukan Hak Angket Soal Pengangkatan Komjen Iriawan

    0
    Ferdinan Hutahean

    PolitikToday – Partai Demokrat merencanakan penggunaan hak angket di DPR untuk memperkarakan polemik Komjen Iriawan ini.

    “Demokrat berencana akan mengajukan hak angket di DPR,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinad Hutahaean, Senin (18/6).

    Menurut Demokrat, peristiwa politik di Jawa Barat itu adalah gejala kerusakan demokrasi. Ini diduga karena penguasa sewenang-wenang.

    “Judul angketnya nanti biar fraksi yang atur, tapi yang jelas terkait penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur,” kata Ferdinand.

    Partai Gerindra juga berencana menggunakan langkah yang sama seperti Partai Demokrat.

    “Kami juga akan mengajukan hak angket. Betul, kami akan mengajukan,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Selasa (19/6).

    Menurut Riza, persoalan netralitas Iriawan mengahadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat yang digelar 27 Juni 2018 mendatang bukanlah satu-satunya masalah.

    Lebih jauh ia mempermasalahkan  pengangkatan perwira polisi itu menjadi kepala daerah telah melanggar Undang-undang (UU) Polri, UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Soal Pikada sudah selesai minggu depan. tapi bukan hanya soal Pilkada. Ini penting bagi pembelajaran ke depan, kita tahu pemerintah suka memaksakan kehendak,” kata Riza.

    Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pihaknya masih mengkaji efektivitas hak angket tersebut.

    “Kita masih diskusikan, dikaji di internal mana baik buruknya. Artinya, apakah memberikan manfaat atau tidak memberikan hak angket itu. Tapi yang jelas sikap kita tetap, pelantikkan M. Iriawan jadi PJ Gubernur adalah hal yang tidak benar dilakukan pemerintah,” kata Ketua Hukum dan HAM DPP PKS Zainuddin Paru.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here