Petinggi Polri Jadi Pj Gubenur Jabar, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah: Seenaknya Hina Nalar Publik

    0
    Jubir Prabowo-Sandi Sebut Jokowi Selalu Sebar Hoax
    Dahnil Anzhar Simanjuntak

    PolitikToday – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat telah menghina nalar publik.

    “Pengangkatan Perwira polisi dibatalkan ketika muncul banyak protes. Sekarang. Tiba2 sudah mau dilantik dan kepolisian merasa tdk tahu menahu. Ini model pemerintahan macam apa sih? Seenaknya menghina nalar publik,” tulis Dahnil via akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018).

    Dahnil juga mempertanyakan kesepakatan antara Menkopolhulkam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang membatalkan rencana pengangkatan perwira polisi menjadi Plt kepala daerah.

    “Menkopolhukam, Kapolri sepakat dibatalkan pengangkatan Perwira polisi jd plt kepala daerah, skrng tiba2 Mendagri kabarnya malah mau melantik. Akal sakit saja yg bilang model pemerintahan sprt ini benar. Siapa sesungguhnya yg memimpin negeri ini? Dan siapa yg bisa dipercaya?”

    Dia kemudian menyindir kesepakatan berubah-ubah yang kerap terjadi pada pemerintahan hari ini.

    “Menkopolhukam berkata A, Mendagri bertindak B, Presiden nanti ngomong dan bertindak A, B dan C. Iki opo sih? Kita punya pemimpin negeri gak sih?” tanyanya.

    Sebelumnya Iriawan secara resmi menjabat sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018). Dalam sambutannya, Tjahjo memberikan sejumlah arahan kepada Iriawan selama menjabat sebagai Pjs Gubernur Jabar. Dia mengatakan, ada dua tugas pokok yang harus dilaksanakan Iriawan. Salah satu yang paling penting adalah menyukseskan Pilkada serentak di Jabar.

    “Ada dua pokok tugas, mengefektifkan penyelenggaraan daerah dan menyukseskan Pilkada yang tinggal kurang 10 hari lagi,” kata Tjahjo. “Selalu berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Percayakan kepada kepolisian dan TNI dalam menjaga stabilitas dalam konteks Pilkada,” tambahnya.

    Tjahjo juga meminta Iriawan untuk segera berkomunikasi dengan para kepala daerah dan DPRD dalam rangka menjaga program strategis daerah.

    “Kami mengharapkan, agar meningkatkan komunikasi dengan DPRD khususnya, seandainya ada kebijakan politik pembangunan yang harus diputuskan segera untuk kepentingan masyarakat dan untuk pergantian jajaran SKPD silakan tapi harus izin kepada menteri,” tuturnya.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here