Petisi #KPKdalamBahaya

    0

    PolitikToday – KPK menolak undang-undang pemberantasan rasuah masuk ke dalam RKUHP dalam bentuk pidana pokok (core crime). Hal tersebut mendapat dukungan dari warganet dengan menggalang petisi #KPKdalamBahaya di laman https://www.change.org/p/kpkdalambahaya.

    Petisi yang dibuat Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dengan judul ‘KPK Dalam Bahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP!’ sampai sampai Selasa (5/6) sore telah diteken oleh 53.214 orang.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat sipil dalam penguatan pemberantasan korupsi.

    “Terima kasih dukungan yang begitu besar terhadap penguatan Tipikor ke depan. Penguatan antara lain disuarakan sebaiknya memang UU Tipikor tidak masuk dalam RKUHP,” kata Agus, Selasa (5/6).

    Sementara itu, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mendesak pemerintah dan DPR agar pasal korupsi dikeluarkan dari RKUHP.

    Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan hukum lex specialis dalam KPK tetap berlaku melalui undang-undang tentang KPK. Misalnya, terkait jenis pidana dan sanksi hukumnya.

    “Ada ketentuan yang umum kemudian ada ketentuan khusus. Yang dipakai khusus. Kalau di sana kan jaksanya KPK. Itu kan lex specialis,” kata Yasonna.

    Selain itu, Yasonna menganggap penolakan terkait RKUHP itu hanya karena memasuki tahun politik.

    “Ini kan tahun politik, seolah-olah dibuat begitu pemerintahan sekarang seperti itu kan sangat tidak baik. Sudahlah kalau mau apa, bicaralah kita. Duduk bersama,” katanya, Senin (4/6).

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here