Pilkada Menuju Pilpres 2019

    0
    Pilkada Menuju Pilpres 2019
    Maskot Pilkada KPU

    Kampanye Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 telah usai. Saatnya kini semua peserta Pilkada menjalani masa tenang. Tentu diharapkan tidak akan ada lagi hiruk pikuk dan sorak sorai penuh semangat anggota Tim Sukses guna menggalang dukungan ke daerah daerah.

    Sejak Pilkada lansung digelar pertama kali pada tahun 2005 lalu, saya menilai baru kali ini fenomena politik yang hiruk pikuk ini terjadi. Meski bukan sebagai pengamat politik yang akan melakukan analisa berbasis teori politik macam macam, namun terus terang membaca politik hari ini rasanya sangat menyedihkan.

    Pilkada tahun 2018 menurut kalangan ilmuwan politik disebut sebagai pemanasan menjelang Pilpres tahun depan. Bagaimana tidak, hanya berselang sebulan setelah hari pencoblosan, pendaftaran Calon Presiden peserta Pilpres akan segera dimulai. Tentu ini akan menjadi start yang strategis bagi semua partai politik guna menentukan sikap di Pilpres. Itu pula yang berulang kali disebutkan oleh para tokoh politik, bahwa penentuan arah koalisi di Pilpres menungggu hasil Pilkada serentak diumumkan.

    Seperti halnya Pilkada DKI yang berlangsung tahun lalu, Pilkada tahun ini juga tak kalah hiruknya. Politisi partai politik tanpa malu masih saja memanfaatkan isu isu SARA untuk merayu, mengajak dan mengumpulkan massa hanya untuk menebarkan informasi yang mereka yakini benar untuk meraih dukungan publik. Padahal tanpa mereka sadari, hal itu justru menimbulkan kemuakan bagi sebagian besar pemilih.

    Ketersediaan internet ternyata tidak dibarengi dengan tingginya pemahaman berliterasi di media sosial. Fitnah, hoax dan tudingan tanpa bukti disebar secara masif dan terus menerus. Tokoh tokoh partai politik menjadi korban kampanye hitam. Tak terkecuali SBY, Jokowi dan banyak lainnya. Perbedaan pandangan dan pilihan politik saat ini justru tidak dinamis dan mengasyikan, namun menyeramkan.

    Lihatlah betapa seorang Jokowi yang Presiden saja harus menjadi korban bully, SBY yang pernah sukses menjadi Presiden selama sepuluh tahun menjadi bahan olok olok dan difitnah. Politik dan Pilkada seperti membuat kita kehilangan kewarasan.

    Profesor Djohermansyah Djohan seorang pakar Ilmu Pemerintahan berkali kali menuliskan status di akun media sosialnya terkait dampak negatif Pilkada langsung. Prof. Djo menekankan bahwa pilkada langsung dengan biaya mahal itu rentan mengantarkan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada menjadi pasien KPK. Ia bahkan mencatat sudah lebih dari sepertiga penjabat pemerintahan daerah menjadi tersangka kasus suap dan bahkan sudah ada yang di pidana.

    Dari dua sisi itu saja, kita patut menelaah kembali perlukah Pilkada langsung ini dipertahankan. Memang ada suara suara untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke sistim perwakilan, namun yang terjadi, ramai ramai ditolak hingga SBY pada waktu itu terpaksa mengeluarkan Perppu Pilkada.

    Politik dan ajang kontestasi yang berlangsung selama ini memang bermasalah. Praktik politik uang, serta isu isu sektarian menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

    Belum lagi persoalan penyebaran hoax yang dilakukan dengan sangat gencar dan masif. Untuk membunuh karakter seseorang bahkan ketika seseorang yang diserang itu sebenarnya tulus mengabdi dan hanya bekerja agar negara menjadi lebih baik.

    Politik Indonesia sekarang ini memang sudah meninggalkan “sportifitas”. Politik hanyalah sekedar bagaimana caranya mengalahkan. Dengan memanfaatkan media digital dan internet menyerang, berkomentar, seakan -akan tidak punya etika dan agama.

    Kita khawatirkan efek Pilkada langsung yang sudah lama menjadi persoalan ini akan terus belanjut hingga Pilpres 2019. Ini harus dihentikan. Pilkada bukan hanya soal kalah dan menang dalam mengejar jabatan publik, namun lebih dari itu menjadikan jabatan itu sebagai ladang pengabdian.

    Jadi ia harus dilalui dengan baik, adil, jujur dan sportif. Aparat negara juga harus netral dan profesional. Pilkada yang berlangsung adil, akan menghasilkan kepala daerah yang baik, bukan pasien KPK atau aparat hukum lainnya.

    Oleh – Yahya Zulkarnain

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here