Polemik Pj Gubernur Jabar, KIPP: Mendagri Diduga Langgar UU

    0
    Polemik Pj Gubernur Jabar, KIPP: Mendagri Diduga Langgar UU

    PolitikToday – Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyayangkan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melakukan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

    Kaka menjelaskan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pengangkatan Komjen Pol Iriawan Aktif Sebagai Pj Gubernur Jabar tidak dapat dibenarkan. Karena definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengangkatan tersebut bertentangan dengan UU.

    “Begitupun terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, disebutkan bahwa pengangkatan Plt. Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah harus dari ASN, sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada,” ungkapnya, Senin (18/6/2018).

    Karena itu, Kaka meminta Kemendagri meninjau kembali keputusan tersebut. Baik yang terjadi di Jawa Barat maupun di daerah lainnya.

    “Presiden juga perlu meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri. Karena Mendagri diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

    Peninjauan oleh Presiden dinilai penting sebab memaksakan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pejabat sipil akan membangkitkan kesan adanya dwi fungsi Polri, yang justru akan merugikan citra Polri yang sedang giat dibangun di mata publik.

    Terkait, Mendagri Tjahjo Kumolo membantah menyalahi aturan dengan mengusulkan nama Komjen Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Menurutnya, tim hukum Sekretariat Negara (Setneg) sudah menelaah dasar hukum pengajuan nama itu.

    “Saya bertanggungjawab sesuai undang-undang. Tidak mungkin saya ajukan nama untuk Keputusan Presiden (Keppres), jika itu melanggar undang-undang,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (18/6/2018) malam.

    Dia pun menegaskan Keppres tidak akan keluar begitu saja tanpa ada telaah terlebih dulu dari tim hukum Setneg. Jika melanggar, maka pengajuan nama untuk Pj Gubernur tidak akan disepakati.

    “Saya menerima kritik dan saran. Yang penting, tidak melanggar undang-undang,” tambah Tjahjo.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here