Presidential Threshold, Banyak Mudharat dan Langgar Akal Sehat

    0
    Presidential Threshold, Banyak Mudharat dan Langgar Akal Sehat

    Saya senang sekali membaca berita bahwa presidential threshold digugat lagi. Dari awal, saya sudah melihat kebijakan ini lebih banyak mudharatnya, dan terkesan akal-akalan pihak-pihak yang takut berkompetisi di Pilpres 2019. Presidential threshold jadi semacam alat untuk menjegal calon pemimpin alternatif yang hendak berkompetisi di Pilpres 2019, semacam upaya oligarki parpol begitu.

    Pertama, perhitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya tak sesuai dengan akal sehat kita. Bagaimana tidak irasional jika hasil perhitungan Pileg 2014 dijadikan syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres 2019. Ada kegagalan berpikir dalam konsep ini. Pertama, perhitungan Pileg 2014 sudah dijadikan landasan untuk menentukan pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2014. Kedua, Pemilu 2014 berbeda Pemilu 2019, sehingga tak bisa disangkutpautkan. Sebaliknya, upaya menyangkutpautkannya, dengan berbasiskan “dulu kan ada” sejatinya merupakan pembodohan publik. Lha, kan jelas aturannya sudah berbeda, masak mau dipaksakan sama?

    Ilustrasinya seperti menontong film. Kita tak mungkin menonton film dengan tiket yang sama dua kali. Dan apabila pada kali kedua tidak diwajibkan ada tiket, betapa irasionalnya kita jika masih mengasung-asungkan tiket lama, apalagi sampai mengusir orang-orang yang datang ke bioskop tanpa membawa tiket. Betapa irasionalnya, sebab aturannya sudah berganti, dan momen menonton itu pun sudah berbeda.

    Kecuali ada sifat tamak di diri. Misalnya, kita memaksakan kebijakan tiket lama, agar bisa menjegal jumlah yang menonton, sehingga kita bisa merekam film sepuas-puasnya, lalu menjualnya kepada orang-orang dalam bentuk cd bajakan. Akhirnya, ini jadi semata-mata niat jahat. Bukan demi publik, tetapi demi kepentingan pribadi.

    Kedua, pemberlakuan presidential threshold telah mengkebiri hak politik rakyat untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden terbaik karena terjegal oleh ambang batas itu. Padahal, hak memilih semestinya berbanding lurus dengan hak dipilih. Artinya rakyat bisa memilih calon yang disediakan oleh sistem yang konstitusional, bukan mengikuti selera politik oligarkis parpol. Lewat presidential threshold, sudah pasti kandidat yang muncul amat terbatas, cuma dua-tiga pasang. Padahal, Indonesia saat ini sedang menghadapi fenomena surplus kepemimpinan. Lihat saja nama-nama bursa pilpres itu; jauh lebih banyak dari enam orang (tiga pasang).

    Di lain sisi, penjegalan ini bisa membikin generasi millennial semacam saya, jadi malas buat berpartisipasi. Besar peluang kami buat golput karena calonnya cuma L4 (lo lagi, lo lagi). Makanya, penghapusan presidential threshold bisa membuka saluran politik rakyat dan meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon presiden-wapres yang lebih banyak pilihan alternatifnya.

    Ketiga, kehadiran presidential threshold berpotensi mengganggu dan menghambat kinerja presiden terpilih serta mengacaukan jalannya roda pemerintahan. Pemberlakuan ambang batas ini “memaksa” parpol untuk berkoalisi karena sulit sekali menembus perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.

    Dukungan ini pasti tak gratis. Parpol pendukung pasti minta kompensasi. Akhirnya terjadi tarik menarik kepentingan politik-ekonomi dengan parpol-parpol pendukung. Akibatnya, sesungguhnya presiden sudah mengebiri hak-hak prerogatifnya sendiri jauh hari sebelum ia mengikrarkan sumpah dan janji jabatannya.

    Tak percaya, lihat saja kabinet kerja Jokowi-JK. Dulu bilang ingin kabinet yang ramping, saat dilantik, kabinetnya malah tambun. Ini gara-gara “pasal-pasal perjanjian pranikah” dengan parpol-parpol pendukung tadi. Akibatnya, faktor profesionalisme tergeser oleh kepentingan politik pragmatis sehingga independensi presiden dan wakil presiden patut dipertanyakan.

    Parahnya, Jokowi sering terkesan tak punya kontrol penuh atas menteri-menterinya. Sekalipun menterinya berkali-kali blunder, gara-gara “perjanjian pra nikah” tadi, Jokowi kesulitan menindak menterinya yang “disersi” itu. Kalaupun ditindak, ujung-ujungnya ganti orang yang “sewarna” bukan berbasis profesionalismenya.

    Oleh: Sebastian Jonathan

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here