Rezim Tirani Bertangan Besi, Negeri Kembali di Ambang Reformasi?

    0

    Hanya sehari berselang sejak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa reformasi bisa terulang, pemerintah melalui aparat keamanan kembali bertindak represif terhadap rakyat.

    Segelintir massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta yang menggelar aksi unjukrasa Jokowi “Pemimpin Haram” di depan Istana Merdeka, pada Senin (21/5/2018) digebuk polisi. Mereka ditendang dan dipukuli. Tujuh orang menderita luka-luka, bahkan ada pula yang hingga mengalami kondisi kritis.

    Apa begini caranya memperlakukan rakyat di zaman yang katanya menjunjung tinggi demokrasi? Era kebebasan berpendapat dan berekspresi? Jika begini tak ubahnya dengan cara-cara otoriter Rezim Orde Baru, pemerintahan tirani yang bertangan besi.

    Sudah 20 tahun reformasi terjadi, namun negeri ini tak kunjung mengalami banyak perbaikan. Malah, di era pemerintahan saat ini, kebebasan berpendapat kian terancam. Kritik terhadap penguasa dituding makar. Pertanyakan kinerja pemerintah dianggap penghinaan. Tak sedikit rakyat yang dibui hanya gara-gara menyampaikan kritikan di media sosial.

    Soal teroris sebagai pengalihan isu misalnya. Polisi lagi-lagi bertindak arogan dengan menangkapi orang-orang yang menulis aksi bom hanya upaya pengalihan isu. Tak puas hanya menangkap, orang-orang yang berprofesi sebagai dosen, kepala sekolah SMP, dan satpam, itu lalu dipamerkan di hadapan wartawan.

    Padahal dulu negeri ini tidak sekeras ini terhadap rakyatnya. Di zaman SBY, banyak juga orang, termasuk orang-orang besar, yang menuding aksi terorisme sebagai pengalihan isu. Contohnya politikus PDIP Pramono Anung dan Trimedya Panjaitan.

    Mereka menuding teror buku sebagai pengalihan isu reshuffle kabinet SBY dan penangkapan teroris saat latihan di Aceh hanya untuk menutupi kisruh kasus Century. Saat itu, pemerintah tidak menanggapinya dengan represif. Jauh beda dengan sekarang. Padahal sebagian besar polisinya masih itu-itu juga, aturan yang berlaku juga sama. Memang, beda pemimpin, lain pula perlakuan kepada rakyatnya.

    Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada tahun 2017, ada 49 kasus yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jumlah itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sungguh luar biasa cara rezim ini membungkam kritik dari rakyatnya.

    Hampir dua tahun yang lalu, rezim ini juga bertindak kelewat batas terhadap para pengkritiknya. Sejumlah tokoh yang ingin menggelar unjukrasa, ditangkapi di subuh buta dengan dalih akan berbuat makar terhadap penguasa.

    Sebenarnya, pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kala itu pemerintah sangat antikritikan. Ormas-ormas dan dewan kemahasiswaan yang berupaya menentang kekuasaan absolut dibubarkan secara paksa. Para aktivis dan pemimpinnya dijebloskan ke penjara. Jadi, pasal makar itu tergantung dari definisi dan tafsir penguasa.

    Rezim ini hendaknya intropeksi diri. Berkuasa dengan tangan besi, tidak akan pernah meredakan masalah. Hanya akan menimbulkan perlawanan rakyat semakin menguat. Jika memang merasa telah memerintah dengan adil dan benar, untuk apa takut dengan kritikan. Kecuali para pengkritik itu berkata benar, sehingga perlu dibungkam sebelum ketahuan banyak orang. Itu lain soal.

    Jadi, jika tidak ingin berakhir seperti rezim Orba, ada baiknya nasihat SBY beberapa hari lalu, dijadikan landasan berpikir. Ada empat poin yang disampaikan ketua umum Partai Demokrat itu, agar reformasi tak terulang lagi. (1) Kekuasaan tak boleh terlalu absolut, agar kebebasan rakyat dan demokrasi hidup. (2) Hukum tegak dan tak tebang pilih. (3) Ekonomi adil dan menyejahterakan seluruh rakyat. (4) Dalam politik praktis (termasuk pemilu), negara (termasuk TNI, Polri dan BIN) netral dan tak berpihak.

    Kalau jujur mengakui, keempat poin yang disebutkan SBY itu semuanya dilanggar oleh rezim ini. Demokrasi terancam, rakyat tak lagi bebas berpendapat. Lalu hukum hanya tajam kepada oposisi, ekonomi susah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok. Hari-hari ini nilai dolar AS sudah mencapai Rp14.200. Parahnya pula, sejumlah instansi negara, diduga tak netral dan terlibat dalam politik praktis.

    Apakah negeri ini kembali berada di ambang reformasi? Seperti pada tahun 1998 silam, ketika kekuatan rakyat menjatuhkan rezim tirani bertangan besi Orba? Tidak seorang pun yang tahu. Namun yang pasti, hanya pemerintahlah satu-satunya yang bisa menghindari hal itu terwujud. Berhentilah berbuat sesukanya, jangan lagi membuat kebijakan yang menyengsarakan, dan yang paling utama jangan pernah lagi bersikap represif terhadap rakyat.

    Ingatlah petuah dari dua negarawan yang telah berhasil memimpin bangsa ini di masa lalu. “Kekuasaan seorang presiden ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Soekarno. “Mereka 240 juta itu, the silent majority dan the real power of the nation. Jangan salah baca, rakyatlah pemegang kedaulatan sejati!” sebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Oleh: Muhammad Fatih

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here