Risma Kritik Kebijakan THR, Mendagri: Emang Surabaya Miskin?

    0

    PolitikToday – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi protes Walikota Surabaya Tri Rismaharani yang menganggap kebijakan THR pemerintah membebankan anggaran keuangan daerah. Tjahjo mengklaim kebijakan pemerintah tersebut sebelumnya udah disetujui oleh semua kepala daerah dan sekretaris daerah.

    “Surat yang kami perbuat adalah permintaan daerah pada saat kami Rakor (Rapat koordinasi) kok. Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia,” kata Tjahjo Kumolo saat di Kompleks Parlemen, Rabu (6/6).

    Tjahjo pun menanyakan balik alasan Walikota Surabaya tersebut memprotes kebijakan yang diklaim sudah disepakati bersama tersebut.

    “Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali enggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho,” kata Tjahjo.

    Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan memutuskan sendiri tentang THR yang dibebankan kepada anggaran daerah tersebut.

    Yo, piye aku harus bicara sama DPRD, rek. Enggak bisa aku putuskan sendiri,” ujar Risma saat jumpa pers di Balai Kota Surabaya, Senin, (4/5).

    Risma mengatakan pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan.

    “Kalau besar kan membebani. Berat, ya. Mosok nggawe (masa menggunakan) APBD?” tuturnya.

    Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

    Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13 dan gaji keempat belas.

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here