Robohnya Sang Banteng dan Strategi “Lepas Jerat” Jokowi

    0
    jokowi dan megawati

    Pilkada Serentak 2018 baru saja usai. Sejumlah lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat. Hasilnya menunjukkan partai penguasa saat ini, yaitu PDIP tumbang hampir di sejumlah daerah. Dari 17 Provinsi yang menggelar Pilkada Serentak 2018, PDIP diprediksi hanya menang di empat provinsi saja, Jawa Tengah, Sulsel, Bali, dan Maluku.

    Menarik sebenarnya mengulas kegagalan PDIP di Pilkada Serentak 2018, khususnya di Pulau Jawa. Apalagi Megawati sebelumnya sudah mewanti-wanti akan memecat elite PDIP di daerah jika gagal memenangkan Pilkada 2018 ini. Wajar jika PDIP memberikan “warning” keras tersebut, karena bagi PDIP Pilkada Serentak 2018 adalah pertaruhan untuk memenangkan Pilpres 2019.

    Ada tiga analisa yang memungkinkan PDIP terjungkal di Pilkada Serentak 2018. Pertama adalah egosentris Megawati di tubuh partai berlambang moncong putih ini. Peran Megawati sebagai pengambil keputusan mutlak membuat sejumlah kader PDIP di daerah kecewa. Contohnya ketika Megawati memutuskan mengusung TB Hasanudin dan Anton Charliyan di Jawa Barat. Padahal, di internal PDIP ada nama Rieke Diah Pitaloka yang loyal dan menanam dari awal.

    Padahal pada pemilihan Pilgub Jabar sebelumnya, perolehan suara Rieke bersaing ketat dengan Aher. Pilihan Megawati yang tidak mengusung kader militannya ini tentu saja menjadi sebuah pengkhianatan bagi mereka yang telah berjuang membesarkan partai.

    Begitu juga untuk Pilkada Jatim. Keegoisan Megawati me-eksoduskan Djarot ke Sumut dan menaikkan Puti Guntur Soekarno di Jatim adalah kesalahan fatal. Dampaknya, PDIP harus menelan pil pahit kalah di kandangnya sendiri.

    Analisa kedua adalah tidak bergeraknya mesin politik PDIP. Analisa ini mungkin tidak terlalu berlebihan, secara PDIP adalah partai pemenang pemilu 2014. Tidak bergeraknya mesin partai ini bisa dibaca dari kekalahan PDIP di sejumlah daerah. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilgub, PDIP diprediksi hanya menang di 4 provinsi saja. Sementara itu, di Pulau Jawa PDIP hanya menang di Jawa Timur. Ini tentunya pekerjaan rumah yang berat bagi PDIP untuk memanaskan mesin partainya menjelang Pilpres 2019.

    Analisa terakhir adalah peran Jokowi sebagai penentu. Pendukung PDIP boleh saja menolak analisa ini karena menganggap Jokowi adalah petugas partai. Cuma, pergantian Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan arahan Jokowi kepada Airlangga untuk memenangkan Khofifah layak untuk dicermati.

    Sebagian orang yang kontra dengan Jokowi pasti akan berpikir bahwasanya penunjukan Komjen Iriawan menguntungkan calon yang diusung PDIP. Tapi menurut analisa saya sebaliknya, Jokowi menunjuk Iriawan sebagai langkah untuk memuluskan langkah Ridwan Kamil (RK) dan menghambat langkah Deddy-Dedi. Alasannya sederhana, jika RK kalah di Pilgub Jabar maka bahaya bagi Jokowi. Sebab jika RK kalah, maka RK bisa menjadi calon kuat penantang Jokowi di Pilpres 2019.

    Begitu juga dengan kekalahan PDIP di Jawa Timur. Dukungan Jokowi kepada Khofifah yang disampaikan oleh Airlangga menjelang hari pencoblosan sepertinya memberikan dampak tersendiri bagi pemilih Jawa Timur.

    Pertanyaanya, apakah Jokowi berkhianat pada PDIP?

    Jawabannya bisa iya bisa tidak. Tapi menurut analisa, langkah Jokowi yang mendukung calon di luar PDIP adalah sebagai bentuk strategi “lepas jerat” Jokowi dari tekanan PDIP. Kekalahan PDIP di dua provinsi besar di pulau Jawa dianggap akan mengurangi pressure PDIP ke pada Jokowi.

    Strategi ini diambil Jokowi agar di Pilpres 2019 dirinya bisa bebas menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Jika PDIP tetap ngotot, bisa saja memilih kendaraan politik lain selain PDIP. Dalam beberapa waktu kedepan menarik melihat meningkatnya tensi politik Megawati dan Jokowi. Jika egosentris Megawati tetap dikedepankan, maka siap-siap PDIP ditenggelamkan Jokowi di Pilpres 2019.

    Rafatar Abdul Gani, Analis Politik Indonesia Bermartabat

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here