Sekjen FITRA: Kebijakan THR PNS Daerah Bikin Pemda Kelimpungan

    0

    PolitikToday – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Soetjipto, mengatakan kebijakan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) membuat pemerintah daerah (Pemda) menjadi serba salah.

    “Iya menjadi serba salah buat daerah, lalu di daerah ini mengalami kebingungan karena harus mengalokasikan gaji dan THR,” kata Yenny, Kamis (7/6/2018).

    Pasalnya, pemda tidak bisa begitu saja menggeser dana untuk modal pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Sebab, pergeseran anggaran butuh persetujuan DPRD.

    Sementara, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo, daerah yang tak menyalurkan THR akan menjadi temuan BPK, karena aturannya ada yaitu Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang penyusunan APBD 2018.

    Permendagri tersebut mengatur alokasi anggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13, dan gaji keempat belas (THR). Berdasarkan ketentuan tersebut, jika daerah tidak menganggarkan THR makan akan jadi temuan BPK karena aturannya sudah jelas.

    “Semuanya berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan, teman-teman di daerah mengalami kebingungan, kalau mau menggeser teman-teman harus mendapatkan persetujuan DPRD,” jelas Yenny.

    Solusinya, menurut Yenny, Pemda bisa mengalokasikan modal pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS berasal dari aksi efisiensi beberapa kegiatan, terutama pada pos anggaran yang digunakan untuk rapat, perjalan dinas.

    “Yang perlu dilakukan satu-satunya melakukan efisiensi program dan kegiatan, tetapi tidak serta merta 1-2 minggu selesai, karena hatus tracking semua kegiatan, mana yang bisa diefisienkan, di sisi belanja mana yang bisa,” pungkasnya.

    Sebelumnya Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Ryaas Rasyid menyebut masih ada daerah yang tidak sanggup untuk mengeluarkan THR dan gaji ke-13. Tidak semua daerah, memiliki anggaran berlebih seperti Jakarta dan daerah maju lainnya.

    “Kalau daerah kaya seperti DKI, Kaltim, Riau, Sumsel, mungkin tidak ada masalah, tapi NTT, NTB, Papua, Maluku kan situasi Indonesia tidak seragam. Makanya harus dengar suara mereka juga,” ujar Ryaas, Rabu (6/6/2018).

    Ryass menilai patut dipertanyakan keterangan dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan THR dan gaji ke-13 sudah dianggarkan di badan anggaran umumnya (BAU). Jika sudah dianggarkan, sambungnya, lalu mengapa masih ada daerah yang tidak mampu mengeluarkan THR dan gaji ke-13.

    “Kalau sudah dianggarkan, kenapa daerah ada yang tidak mampu, karena itu besar sekali. Itu kan sama saja menambah dua kali lipat dari alokasi gaji pegawai,” katanya.

    Harusnya, ungkap Ryaas, pemerintah terang-terangan saja mengenai THR dan gaji ke-13. Jika kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak mampu, pemerintah bisa mengatakan dengan jujur tanpa harus bersikap plinplan.

    “Kalau tidak punya uang ya terang-terangan saja tidak apa-apa. Jangan seolah THR ini wajib. Itu kan tambahan saja. Semacam kemurahan hati pemerintah,” tegasnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here