Siasat PDIP Muslihat Polri di Pemilu 2018-2019, Mungkinkah?

    0
    Siasat PDIP Muslihat Polri di Pemilu 2018-2019, Mungkinkah?

    Setiap yang terjun ke dunia politik pasti bersiasat dan melakukan muslihat untuk mengungguli diri dari pesaing. Itu merupakan hal umrah. Tergantung untuk apa itu dilakukan, kepentingan orang banyakkah atau hanya kepentingan sekelompok kecil atau bahkan individu semata.

    Untuk saat ini, bisa dikatakan PDIP-lah yang menguasai republik ini melalui perpanjangan tangan petugas partainya, Joko Widodo. Wajar apabila PDIP menginginkan petugas partainya tersebut untuk maju dan menang untuk kedua kalinya sesuai yang diperbolehkan UU. Namun, siasat PDIP tersebut terlalu dini tercium oleh banyak pihak. PDIP ditenggarai sedang bermain mata dengan aparatur negara untuk memenangkan Pilkada 2018 disejumlah daerah.

    Hal itu terlihat dari konspirasi elite PDIP yang sedari awal menginginkan Komjen Pol Iriawan untuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena siasat itu mengalami penolakan, maka diam-diam muslihat pun dialihkan, Komjen Iriawan akhirnya dipindahkan ke Lemhanas. Setelah di Lemhanas mendadak ia diangkat menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

    Penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur menjadi pertanyaan besar. Kenapa PDIP getol menginginkan dirinya menjadi Pj Gubernur Jabar. Ingin memenangkan calon Gubernur yang diusung di Jabar-kah, atau ingin mengkondisikan Jawa Barat di Pilpres 2019?

    Apa yang ditunjukkan penguasa hari ini kembali mengingatkan kita kepada banyaknya asumsi tentang kedekatan PDIP dan Polri. Bahkan partai berlambang banteng moncong putih ini pernah disebut sebagai “Partai Polisi”. Karena banyak perwira Polisi yang telah pensiun beralih menjadi kader PDIP.

    Jejak kedekatan PDIP dan Polri terendus sejak tahun 1996. Kedekatan itu bermula saat Polri memberikan isyarat kepada PDIP akan adanya intervensi pemerintah saat itu (Soeharto) yang menggerakkan massa PDI versi Soerjadi. Brimob dan Satgas Anti Huru-Hara kemudian berusaha melindungi kader-kader PDI Megawati yang terjebak di dalam kantor DPP PDI, juga meredam kerusuhan yang semakin parah dan meluas.

    Lebih jauh menurut Muradi dalam bukunya Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi ,saat menjabat sebagai wakil presiden, Megawati dinilai berhasil menjauhkan Polri dari Gus Dur. Dalam buku tersebut juga dituliskan Megawati punya peranan penting dalam memakzulkan Gus Dur melalui institusi Polri.

    Kedekatan PDIP-Megawati dengan Polri terasa kental ketika dirinya menunjuk Budi Gunawan menjadi ajudan pribadinya. Ini merupakan sejarah pertama kalinya seorang perwira polisi menjabat sebagai ajudan Presiden.

    Keberadaan Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga banyak dianggap banyak pihak sebagai balas jasanya memuluskan langkah Jokowi menjadi RI 1 di 2014. Spekulasi itu muncul ketika bocornya pertemuan BG dengan Trimedya Panjaitan (juga pelobi PDIP di tubuh Polri) secara rahasia di sebuah hotel.

    Selain nama Budi Gunawan, ada nama Budi Waseso (besan Budi Gunawan) yang dianggap sebagai tameng kedua PDIP. Karir Budi Waseso di Polri cenderung melejit. Beberapa kali ia juga “tertangkap” memberikan perlindungan kepada Budi Gunawan disaat terkuaknya kasus rekening gendut.

    Dalam politik kedekatan dan pertemanan adalah hal yang lumrah. Namun jika kedekatan tersebut telah masuk kedalam upaya melanggar konstitusi, meninggalkan nilai-nilai etika, menggadaikan profesinalitas dan integritas, maka hal tersebut harus dilawan. Seperti yang disampaikan oleh Pengamat politik dan militer Prof Salim Said, DPR sebagai perpanjangan lidah rakyat harus berani mengkritisi bahkan memanggil TNI, BIN, dan Polisi untuk menerangkan masalah ini. Semoga Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 dijauhkan dari praktek kolusi dan nepotisme.

    Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here