Soal PKPU Larangan Mantan Napi Koruptor, Mendagri Sepakat dengan Menkumham

    0

    PolitikToday – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung langkah rekannya sesama menteri di kabinet Presiden Jokowi yang menolak draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelarangan calon anggota legislatif eks narapidana kasus korupsi. Menurut Tjahjo, pelarangan dan pembatasan bagi seseorang menjadi Caleg hanya bisa dilakukan melalui mekanisme undang – undang dan bukan melalui PKPU sebagaimana usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Posisi saya pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkumham,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6).

    Politisi PDI-P itu menjelaskan bahwa pertimbangan Kemenkumham menolak hal itu karena ketentuan pada UU Pemilu. Namun demikian, ia mengatakan KPU memiliki kemandirian dalam membuat PKPU. Terkait adanya kemungkinan gugatan uji materi PKPU itu ke Mahkamah Agung, Tjahjo menyerahkan hal tersebut kepada masyarakat.

    “Hanya apakah PKPU tidak melanggar UU? Versi PKPU kalau sudah diteken oleh KPU sah. Silakan itu hak KPU. Karena KPU, sebagaimana keputusan MK, kan mandiri. Yang kedua, KPU dalam rangka menerbitkan PKPU harus tidak bertentangan dengan UU itu prinsip. Itu yang disepakati kami dengan Komisi II,” ujar Tjahjo.

    Ia menjelaskan Kemenkumham tidak mungkin mengajukan gugatan ke MA untuk menggugurkan PKPU tersebut.

    “Jangan sampai nanti Kemenkumham justru melakukan disposisi persetujuan dan sebagainya, melanggar hukum,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan dapat menolak draf PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi menjadi caleg untuk diundangkan.

    Kemenkumham mengklaim berwenang mengembalikan draf PKPU bilamana ada ketidaksesuaian antara PKPU dengan undang-undang yang lebih tinggi.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here