Temuan Bawaslu Terkait Politik Uang di Pilkada Serentak 2018

    0
    Bawaslu Terima 13 Gugatan Penetapan DCT Pemilu, Dua dari OSO

    PolitikToday – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah praktik politik uang selama rangkaian Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petatolo mengatakan praktik tidak terpuji tersebut tersebar dibeberapa wilayah.

    “Khusus untuk politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten, kota sebanyak 35 kasus,” ucap Ratna, Rabu (27/6).

    Dugaan praktik politik uang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan delapan kasus. Kemudian, Sumatera Utara dan Lampung tujuh kasus, Jawa Tengah lima kasus, serta Sulawesi Barat dan Banten dua kasus.

    Dugaan praktik uang juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung dengan masing-masing satu kasus.

    Ratna mengakui praktik politik uang tersebut sudah berlangsung  sejak masa tenang pada 14 Juni lalu hingga hari pelaksanaan pilkada. Semua kasus tersebut diakui Ratna tengah diproses oleh Bawaslu sebagai tindak lanjut.

    “Sekarang sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Ratna.

    Selain praktik politik uang, Ratna juga mengungkap sejumlah pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018. Ratna menguraikan seperti halnya di Kabupaten Jayawijaya, Papua, lanjut Ratna, terdapat kasus surat suara pilgub telah dicoblos. Jumlahnya cukup besar, yakni mencapai 681 surat suara.

    Ratna juga mengatakan ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Karangasem, Bali yang tidak netral. Anggota KPPS itu diduga berpihak kepada salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan konten yang diunggah di media sosial.

    Sebelumnya pada Rabu (27/6) Bawaslu bersama KPU luar negeri melakukan pemantauan di TPS 17 Hambalang tempat Prabowo Subianto menggunakan hak pilih. Selain sebagai bagian dari program election studies, TPS 17 tersebut juga dianggap sebagai TPS paling rawan pelanggaran.

    “Kami ada program election studies mengundang teman-teman pemantau luar negeri dan juga KPU-KPU, ada sekitar 14 KPU luar negeri berkunjung ke Indonesia untuk lihat Pilkada dan kami berikan informasi ke teman-teman tersebut kamu yang mana, kita berikan pilihan. Ini salah satu TPS yang rawan karena salah satu parpol mantan capres itu ada di sini sehingga dan akan lanjut lagi jadi presiden. Di beberapa tempat daerah tertentu luar negeri juga jadi perhatian tempat-tempat seperti itu,” ujarnya, Rabu (27/6).

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here