Unggul di Quick Count Pilgub Lampung, Arinal dan Chusnunia Dituding Lakukan Politik Uang

    0
    Unggul di Quick Count Pilgub Lampung, Arinal dan Chusnunia Dituding Lakukan Politik Uang
    Paslon Pilgub Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim

    PolitikToday – Massa dari tim tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung berujukrasa di kantor Bawaslu Lampung, Kamis (28/6/2018). Mereka menuntut Bawaslu mengusut tuntas kasus politik uang yang diduga dilancarkan tim paslon no. urut 3, yaitu Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim.

    Massa mendesak Bawaslu untuk menuntaskan politik uang yang dilakukan pihak koorporasi sehingga pilkada serentak 2018 mencederai kedaulatan politik rakyat. Massa juga meminta agar paslon no. urut 3 didiskualifikasikan karena diduga telah melakukan praktik politik uang sebelum hari pencoblosan.

    “Bawaslu harus tegas jangan diam terkait politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Rakhmat Husein, koordinator aksi dalam orasinya.

    Massa yang mengatasnamakan tiga paslon yakni Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (no. urut 1), Herman Hasanusi-Sutono (no. urut 2), dan Mustafa-Ahmad Jajuli (no. urut 4). Sedangkan paslon Arinal Djunaidi-Chusnuniah(no. urut 3) telah unggul dalam hitung cepat yang digelar lembaga survei.

    Terkait, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menerima aspirasi pengunjuk rasa yang meminta bawaslu tegas dan menyelesaikan kasus dugaan politik uang tersebut. Saat ini, ia menyatakan laporan pengaduan tersebut masih dalam proses pihak pengawas.

    “Berkaitan dengan politik uang paslon nomor urut 3 saat ini sedang dalam proses penanganan untuk dugaan politik uang,” katanya.

    Terkait, Bawaslu Lampung telah menerima 11 kasus politik uang atau money politik dan 1 kampanye di luar jadwal pada masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung 2018.Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhtul Khoiriyah. Ia mengatakan berdasarkan data di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 15 Kabupaten/Kota di Lampung.

    Untuk pidana di masa tenang yang diregistrasi di Kabupaten/Kota sampai dengan Kamis, 28 Juni 2018, ada 11 kasus politik uang yaitu di Kota Bandar Lampung 1 temuan, Pesawaran 1 laporan, Pringsewu 1 laporan, Tanggamus 4 laporan, Lampung Tengah 3 laporan, dan Lampung Timur 1 laporan. Kemudian 1 laporan kampanye di luar jadwal.

    “Dengan total keseluruhan 11 kasus politik uang dn 1 kampanye diluar jadwal. Kasus tersebut sedang dalam proses,” kata Khoir di Kantornya, Kamis (28/6/2018).

    Sementara anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan Bawaslu RI akan mengevaluasi kinerja Bawaslu provinsi Lampung dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran money politik di pilgub 27 Juni 2018.

    “Kami akan memantau tindaklanjut Bawaslu Lampung dalam terkait dugaan pelanggaran pilkada. Saat ini semua datanya dugaan pelanggaran pilkada lagi masuk semua,” kata Rahmat, Kamis (28/6/2018).

    Untuk provinsi Lampung, kata Rahmat, pihaknya menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pilkada, misalnya saja terkait adanya dugaan politik uang.

    “Kami tidak bisa mengumumkan nama paslon yang diindikasi melakukan money politik. Karena masih dalam penyelidikan,”ucapnya.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here