Wakapolda Maluku Dicopot, IPW: Karena Kampanye Dukung Murad Ismail

    0
    Wakapolda Maluku Dicopot, IPW: Karena Kampanye Dukung Murad Ismail
    Brigjen Pol Hasanuddin ditunjuk menjabat sebagai Wakil Kepala (Waka) Kepolisian daerah (Polda) Maluku, menggantikan Brigjen Pol Daniel Pasaribu, Selasa (30/1/2018).

    PolitikToday – Mabes Polri mencopot Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku. Pencopotan tersebut diduga karena yang brsangkutan bersikap tidak netral dalam pilkada dan berkampanye mendukung calon gubernur Irjen (Purn) Pol Murad Ismail.

    Pencopotan Hasanuddin ini tertuang dalam Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal (20/6) kemarin. Brigjen Hasanuddin dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

    Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

    Pencopotan Brigjen Hasanuddin mendapatkan apreasiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut pencopotan Hasanuddin terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

    “Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018,” kata Pane melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/6).

    IPW menyadari keberpihakan Hasanuddin kepada Murad di Pilkada Maluku tak lepas dari hubungan dekat keduanya. Hasanuddin dan Murad diketahui berasal dari angkatan sama di Akpol 1985.

    Dengan pencopotan Hasanuddin, IPW berharap Polri dapat menjaga netralitasnya selama Pilkada berlangsung. Pihaknya juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan mencopot anggotanya yang tidak netral di Pilkada.

    Saat ini, kata Pane, IPW telah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Tim dibentuk karena banyaknya laporan soal ketidaknetralan polisi di beberapa daerah.

    “Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku,” jelasnya.

    Lebih lanjut, IPW berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif mengawasi polisi agar tetap netral dan profesional saat Pilkada.

    “Sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat,” tandas Pane.

    Sebelumnya, Neta mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen Hasanuddin dari jabatannya. Sebab apa yang dilakukan Pati Polri ini bisa memecahbelah rakyat Maluku dan memicu konflik besar.

    “Untuk itu aksi Brigjen ini harus segera dihentikan,” kata Neta.

    Neta menceritakan keresahan yang paling disoroti di Maluku itu terjadi Senin 18 Juni 2018 di Kabupaten Aru. Saat itu Brigjen Hasanuddin yang berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu. Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku.

    “Saat itu sang Brigjen mengatakan, ‘tugas Kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai…juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub, red). Ada resiko, resiko akan saya tanggung,’ ujar sang Brigjen yang disambut tepuk tangan. Tetapi, kata Brigjen itu lagi, ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut,” papar Neta.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here