Wasekjen Demokrat: Oportunisme Istana Bahayakan Demokrasi

    0
    Wasekjen Demokrat: Oportunisme Istana Bahayakan Demokrasi
    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) didampingi Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan (kedua kanan), Sekda Jabar Iwa Karniwa (ketiga kanan) dan Penjabat terpilih Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan (keempat kanan) menghadiri pelantikan pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6). Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

    PolitikToday – Pemerintah berupaya mencari-cari pembenaran bagi pengangkatan polisi aktif menjadi Pj. Gubernur Jawa Barat. Karena sulit menemukannya, walhasil Istana secara oportunistik melihat ke belakang: mencari persamaan dan preseden dari kebijakan Presiden SBY.

    “Kita sebut perbuatan memalukan itu oportunisme karena biasanya Presiden Jokowi dan para pendukungnya justru selalu berusaha membedakan diri dari pemerintahan SBY. Klaim, “Hanya di masa Jokowi pembangunan infrastruktur dilakukan”, terlalu sering kita dengar,” ungkap Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/6/2018).

    Selama ini, kata Rachland, bandara, waduk, jalan tol, hingga peremajaan Alutsista TNI, seolah tak pernah satupun dibangun oleh Presiden SBY. Seolah tak ada proyek infrastruktur multi years yang pembangunannya dimulai oleh SBY dan rampung sesuai tenggat saat Jokowi baru menjabat Presiden.

    “Kebiasaan membedakan diri itu berubah bila keperluan mencari pembenaran atas kebijakan yang salah dirasa mendesak,” sebutnya.

    Ia mengatakan, menanggapi protes publik atas pengangkatan Perwira Tinggi Polisi aktif, Komjen Pol M. Iriawan menjadi Pj. Gubernur Jabar, Istana justru mencari persamaan dengan kebijakan Presiden SBY. Disebutlah pengangkatan Setia Purwaka dan Tanri Ali, keduanya perwira tinggi TNI, yang diangkat oleh Presiden SBY sebagai Pj. Gubernur, sebagai preseden pembenaran.

    “Ada sekurangnya tiga hal berbahaya di balik oportunisme tersebut. Pertama, Istana dengan sengaja menutupi fakta bahwa dua perwira TNI tersebut sudah alih status dari militer menjadi sipil saat mereka diangkat. Ini berbeda dengan Pj. Gubernur Jabar yang hingga hari ini masih berstatus Perwira Polisi aktif,” bebernya.

    Kedua, kata dia, dengan memaksakan polisi aktif menjadi Pj. Gubernur, tepat pada saat Pilkada akan berlangsung, Istana dengan sengaja mengabaikan dan mengentengkan protes publik yang sedari awal mencemaskan kemungkinan penggunaan kekuatan Polisi untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Di sini, Presiden dapat dinilai merusak profesionalitas dan imparsialitas Polri,” ujar Rachland.

    Ketiga, disadari atau tidak, Presiden dapat dinilai sedang membangun suatu negara polisi, dengan mengaktifkan dwi-fungsi ABRI ke dalam wujud dwi-fungsi Polisi, hanya demi tujuan politik pribadinya sendiri.

    Rachland mengatakan, Jokowi seperti menganggap dirinya Louis XIV yang meyakini “negara adalah saya” (l’etat, c’est moi). Atau sekurangnya, membuat negara ini menjadi negara yang melayani kepentingannya sendiri (a state for its own), bukan lagi melayani kepentingan rakyat seperti seharusnya.

    “Walhasil, kita semua patut cemas, oportunisme kebijakan Istana tersebut adalah gejala dari sesuatu yang lebih berbahaya, yakni sedang merayapnya otoriterisme istana kembali ke dalam politik Indonesia. Kita semua perlu waspada,” pungkasnya.
    (raf)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here