Zulhas dan “08” Ikut Dukung SBY Desak Aparat Netral di Pilkada

    0
    Zulhas dan “08” Ikut Dukung SBY Desak Aparat Netral di Pilkada

    PolitikToday – Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut adanya indikasi ketidaknetralan aparat keamanan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 yang akan berlangsung lusa, kali ini giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Gerindra juga ikut bersuara. Keduanya mengingatkan agar penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk netral dalam melaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada Rabu 27 Juni 2018 lusa.

    “Sebagai pimpinan MPR saya meminta KPU Bawaslu untuk sungguh-sungguh melaksanakan Pilkada ini dengan jujur, tranparan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Zulkifli di kediamannya Komplek perumahan Pejabat Negara Jalan Widya Chandra Jakarta.

    Zulkifli yang didampingi Prabowo Subianto mengingatkan agar para penegak hukum menjaga netralitasnya di Pilkada Serentak.

    “TNI dan Polisi nanti harus netral dan itu harus dilakukan, tidak ada yang lain. Polri dan TNI merah putih. bukan untuk kandidat tertentu,” kata Zukifli.

    Ia menambahkan, apabila tidak dilakukan dengan baik, Zulkifli khawatir ketidaknetralnya aparat penegak hukum akan mengancam jalannya pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

    “Karena itu kita minta seluruh aparat untuk netral agar Pilkada ini bisa berkualitas dan legitimet karena kita akan segera menghadapi pemilu Pileg dan Pilpres. Kalau sekarang ada masalah nanti seterusnya ada masalah. pilkada pilihan boleh berbeda, kandidat boleh berbeda tapi merah putih sama,” papar Zulkifli.

    Disisi lain Prabowo Subianto menambahkan, netralitas serta profesionalitas penyelengaraan Pilkada diperlukan guna menciptakan Pilkada yang transparan, jujur dan adil.

    “Saya ikut memperkuat imbauan Ketua MPR RI bahwa pemilihan di kotak suara Pilkada yang akan datang 27 juni akan datang dan pemilihan selanjutnya ini adalah wujud paling nyata dan paling penting dari demokrasi,” ujarnya.

    Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan menggelar hari pemilihan pada Rabu (27/6) lusa. Menurut SBY, ia mendapatkan laporan bahwa di beberapa daerah telah terjadi intervensi yang dilakuka oleh aparat keamanan dan berpotensi menganggu pelaksanaan pilkada secara jujur, adil dan transparan.

    Sementara itu dua hari menjelang hari pencoblosan, Pemerintah bersama Polri menggelar rapat bersama membahas Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di sejumlah wilayah.

    Rapat dipimpin Kapolri Jenderal HM Tito Karnavian dan berlangsung tertutup di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

    Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman selain membahas persiapan Pilkada, juag dilakukan pembahasan serta analisa dan evaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2018 pada saat perayaan idul Fitri pekan lalu.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here