Ditolak Politisi, PKPU Larangan Pencalegan Mantan Napi Tetap Berlaku

    0

    PolitikToday – Meski mendapat tantangan dari sebagian partai politik yang menolak pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan bagi para mantan narapidana korupsi, kasus narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak anak, akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), resmi memberlakukan aturan tersebut. Disampaikan Komisioner KPU Ubaid Tanthowi, pemberlakuan aturan terkait larangan pencalonan caleg dari mantan napi kasus korupsi itu bahkan sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi KPU.

    “Aturan itu sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU,” ujar Ubaid.

    Ia menyebutkan, aturan itu akhirnya resmi menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, perihal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pantauan di laman JDIH KPU, aturan tersebut sudah diunggah sejak Sabtu sore dan dapat diunduh oleh masyarakat umum.

    Ditambahkannya, aturan baru tersebut sudah bisa dijadikan pedoman dalam pendaftaran caleg mulai 4 Juli mendatang.

    “Dengan demikian aturan itu sudah bisa dijadikan pedoman dan sudah pasti diterapkan dalam Pemilu 2019,” ungkapnya.

    Lebih jauh ia menegaskan aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi juga tetap masuk dalam PKPU Nomor 20.

    “Soal itu, berkali-kali kami tegaskan, KPU tidak pernah berubah mengenai hal (larangan) itu,” tegasnya.

    Sebagaiman diketahui, rencana KPU menerbitkan aturan terkait larangan bagi bagi partai politik mengajukan calon legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

    Adapun larangan itu ada dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h) yang berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

    Ditempat terpisah Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, ada kemungkinan PKPU Pencalonan Caleg bisa diterapkan secara otomatis tanpa diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM). KPU dan Kemenkum-HAM telah selesai melalui pertemuan tertutup yang membahas PKPU tersebut pada Jumat (29/6) petang.

    “Kalau anda lihat, di beberapa lembaga sebetulnya mereka juga punya kewenangan sendiri dalam membuat peraturan secara mandiri. KPU, sebetulnya telah menjalankan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Arief.

    KPU sendiri telah melakukan pertemuan tertutup dengan Kemenkum-HAM selama sekitar dua jam pada Jumat, 29 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas tentang PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang di dalamnya memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

    Rapat dilakukan guna membahas dan mengkoordinasikan rencana pemberlakuan PKPU pencalonan caleg. Namun Arief tidak mau menjelaskan secara rinci bagaimana sikap masing-masing lembaga dalam pertemuan itu. Dia hanya menegaskan jika KPU masih mencantumkan aturan larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg, baik dalam PKPU pencalonan caleg DPD maupun PKPU pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here