Haji Lulung: PKPU Larangan Mantan Napi Koruptor Langgar UU

    0
    Haji Lulung: PKPU Larangan Mantan Napi Koruptor Langgar UU
    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung

    PolitikToday – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyayangkan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dia menilai ada undang-undang yang dilanggar KPU sehingga dirinya tak setuju dengan PKPU tersebut.

    “Ya itu kan aturan KPU yang diputusin bersama-sama kemudian hasilnya kemarin diumumkan kita melihatnya ini ada persoalan undang-undang yang dilanggar,” Ucap Lulung di kantor DPRD, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

    Lulung menilai dalam UUD 1945, dalam pasal 28 D Ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk pemerintahan. Tetapi dia mengaku heran karena hal tersebut tak dilihat KPU sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan putusan.

    “Artinya kan semua orang berhak, belum ada di situ yang melakukan korupsi tidak boleh menjdi caleg itu belum ada UU nya tapi diatur oleh KPU,” tuturnya.

    Karena itu, Lulung mengaku tak mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya para tersangka kasus tersebut sudah mendapat hukuman pidana tak perlu lagi dihukum dengan larangan menjadi wakil rakyat.

    “Kalau ada korupsi yang dicabut hak politiknya kita setuju tapi kalau yang enggak dicabut ya harus diatur dengan UU yang jelas,” terangnya

    Lulung sendiri masih belum mengetahui apakah dirinya akan mendaftar kembali menjadi calon legislatif. Saat ini dirinya masih menjalankan salat malam untuk menentukan jalannya kedepan.

    “Saya lagi masih (salat,red istiqoroh mudah-mudahan,” tutup Lulung.

    Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan, yang menilai KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu dan pelaksana undang-undang (UU) tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Karena segala sesuatu itu telah diatur. Kalau tidak diatur jadi melanggar,” ujar Abhan, ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Senin (2/7/2018).

    Abhan menilai KPU seharusnya menetapkan aturan beracuan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana yang diterapkan Bawaslu.

    “Sudah jelas sikap kami dari awal, bahwa kami pelaksana UU. Maka itu, kita harus mengacu pada UU 7/2017,” ujarnya.

    Meski secara moral Bawaslu RI sepakat parlemen diisi orang-orang yang tidak terlibat menggunakan narkoba dan mantan pelaku tindak pidana korupsi. Namun UU Pemilu tidak memuat norma mengenai pelaku tindak pidana korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai caleg.

    Apalagi, menurut Abhan, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan segala aturan di bawah UU, mekanismenya harus diundangkan di dalam lembaran negara.

    “Namun, UU 7 tidak memuat norma tindak pidana koruptor, kecuali norma tersebut termuat dalam UU tersebut. Itu merupakan aturan norma dalam mekanisme tata aturan di perundang-undangan. Aturan itu tidak boleh aturan itu dibawahnya melanggar apa yang ada diatasnya,” tutur Abhan.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here