Hanura Kembali ke Kepengurusan Lama, Kubu OSO: Sudding Bisa Diganti

    0
    Wiranto
    Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang

    PolitikToday – Menkumham, Yasonna Laoly memutuskan kepengurusan DPP Hanura kembali seperti sebelum pecah. DPP Hanura dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Sarifuddin Sudding.

    Surat itu bertanggal 29 Juni 2018 dengan nomor M.HH.AH.11.01/56 tentang Kepengurusan Partai Hanura. Surat tersebut terbit mengacu pada beberapa putusan PTUN yang menyidangkan sengketa kepengurusan Hanura.

    “Benar,” kata Sudding saat dikonfirmasi perihal surat tersebut, Rabu (4/7/2018).

    Namun, Wasekjen Bidang Hukum DPP Hanura kubu OSO, Petrus Selestinus menilai ada kejanggalan dalam keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Sudding cs.

    Petrus menyebut majelis hakim seharusnya tak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut dia, itu ditentukan oleh mahkamah partai atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU Parpol.

    “Anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik menurut UU Parpol,” tutur Petrus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

    Selain itu, kata dia, majelis hakim menempatkan keputusan DPP Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura.

    “Padahal, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran Sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan Rapat Pleno atau oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas. Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol,” tegas Petrus.

    Terkait, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan posisi Sudding sebagai Sekjen bisa diganti. Sebab, sampai hari ini Sudding tidak pernah hadir ke DPP Hanura City Tower lantai 18, Thamrin, Jakarta Pusat.

    “Sudding tidak pernah hadir di kantor resmi DPP Hanura yang terdaftar di KPU-RI, yakni The City Tower lantai 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81 maka Sudding dapat dianggap berhalangan hadir, sehingga dapat di PLT-kan oleh Ketua Umum untuk menyelamatkan partai,” tutur Inas, Rabu (4/7/2018).

    Inas menilai OSO punya kewenangan yang besar dalam mengatur roda organisasi Partai Hanura termasuk menunjuk Plt Sekjen. Ketentuan itu telah diatur dalam AD/ART Partai Hanura pasal 34, ayat 3.

    Adapun bunyi pasal tersebut “Mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan partai khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden”

    Penunjukan Plt diperlukan agar tidak mengganggu persiapan partai menyambut Pemilu Serentak 2019 mendatang. Pasalnya, merujuk pada PKPU No. 20/2018, pasal 11, ayat 5 disebutkan penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas(plt) atau sebutan lain sepanjang diatur AD/ART partai politik.

    “Oleh karena itu Ketua Umum, Oesman Sapta dapat menunjuk seorang Plt Sekjen untuk menanda tangani dokumen-dokumen pencalegan,” tandas Inas.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here