Ini Mekanisme Jika Caleg Eks Koruptor Tak Lolos Verifikasi KPU

    0
    Ini Mekanisme Jika Caleg Eks Koruptor Tak Lolos Verifikasi KPU

    PolitikToday – KPU memberikan dua mekanime kepada parpol yang ngotot mencalonkan mantan napi korupsi sebagai caleg pada Pemilu 2019. Mekanismenya adalah pergantian caleg atau mengajukan sengketa ke Bawaslu.

    “Mau mengganti dengan orang yang memenuhi syarat atau mengajukan sengketa (pencalonan, red) di Bawaslu,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

    Arief menyebut meski kandidat caleg bermasalah tersebut diperbolehkan mendaftar namun dapat dipastikan bakal caleg tersebut tidak akan diloloskan oleh KPU.

    “Kan regulasi sudah jelas menyebutkan tidak menyertakan bakal calon mantan narapidana korupsi,” kata Arief.

    Bagi bakal caleg yang lolos akan lanjut ke tahap berikutnya yakni ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS). Menurut Arief, nantinya lolos atau tidaknya bakal caleg tersebut akan ditentukan pada saat masa verifikasi.

    “Kalau memenuhi syarat ya lolos, kalau enggak memenuhi syarat ya enggak lolos,” tegasnya.

    Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan secara umum seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah yang mengesahkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, hak-hak dasar warga negara dan prinsip HAM untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945.

    “Maka kami tadi sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan dan melalui partai politiknya masing-masing,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Bambang, sambil menunggu proses verifikasi pendaftaran caleg oleh KPU, pihak-pihak yang tak setuju dengan PKPU pencalonan dipersilakan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung.

    Keputusan MA akan menjadi basis KPU dalam memutuskan sikap terkait proses pendaftaran calon. Jika gugatan diterima, KPU wajib meloloskan calon peserta sebagai caleg. Namun sebaliknya, KPU dapat mencoret nama caleg terpidana kasus korupsi dan mengembalikan berkas ke parpol masing masing apabila gugatan uji materi ditolak.

    Sebelumnya, DPR, Pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati bahwa mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai caleg pada pemilu 2019. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi selama sekitar tiga jam di ruang rapat Pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here