Jokowi dan Golkar

    0
    Jokowi dan Golkar

    Apa yang ada dipikiran kita dalam beberapa hari terakhir ini terkait hasil Pilkada yang digelar di beberapa daerah. Kalau Saya, hanya satu, partai politik mana yang akan diandalkan oleh Presiden Jokowi sebagai mesin ampuh untuk mengantarkannya kembali berkuasa pada Pilpres 2019 yang akan datang. Kita tahu saat ini, PDI-P dan Partai Golkar adalah dua kekuatan politik besar yang saat ini sudah berkomitmen mendukung Jokowi.

    Partai Golkar berulang kali menyatakan akan tetap mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Hal ini sudah menjadi ketetapan yang harus dipatuhi oleh semua kader partai beringin. Bahkan, penegasan itu acap kali kita dengar disampaika oleh politisi politisi senior Golkar dan terakhir disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus.

    PDI-P, sebagai partai Presiden Jokowi sendiri juga tak kalah bersuara. Mereka meyakini bahwa kader mereka yang pernah menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI itu adalah pilihan kader partai banteng. Namun, suara suara di kalangan netizen, menyebutkan bahwa Jokowi saat ini sepertinya lebih mesra dengan Golkar daripada partainya sendiri PDI-P.

    Kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah Indarparawansa serta Edy Rahmayadi di Sumut disebut tidak bisa lepas dari adanya magnet Jokowi. Ridwan Kamil misalnya memang dikenal sebagai tokoh daerah yang dekat dengan Jokowi. Dan siapa pula yang akan membantah bahwa Khofifah adalah orangnya Jokowi meski di Pilgub Jawa Timur ia tidak dicalonkan oleh PDI-P.

    Namun belakangan ini, rasanya kita patut membaca kemana arah koalisi partai pendukung Jokowi tersebut khususnya sikap Partai Golkar pasca Pilkada. Raihan kemenangan Partai Golkar di Pilkada Propinsi mengungguli capaian PDI-P. Banyak pihak berspekulasi bahwa kemudi koalisi akan berpindah dari PDI-P ke Golkar. Jika ini terjadi, maka saya merasa, suara suara di kalangan netizen itu ada benarnya. PDI-P dan Jokowi sedang sama sama menjaga jarak.

    Kita kita cermati, Golkar adalah sebuah partai politik yang kader kadernya kenyang makan asam garam politik di tanah air. Bukan sekali dua kali Golkar meski kalah di Pilpres, namun tetap dapat tempat di ruang kekuasan.

    Tahun 2004 misalnya, mengusung Wiranto sebagai Capres, dan Megawati di putaran kedua, akan tetapi kader kader partai itu tetap bisa duduk di kabinet SBY – Jusuf Kalla. bahkan posisi Menko saat itu juga didapat oleh Aburizal Bakrie yang kemudian menggantikan Kalla sebagai Ketua Umum. Tahun 2009 juga demikian, meski kalah di Pilpres, kader Golkar tetap bisa melenggang menduduki kursi kabinet SBY – Boediono. Dan yang paling akhir adalah saat Jokowi menjadi Presiden, meski secara kelembagaan mengusung Prabowo – Hatta, namun kursi kursi petinggi negara tetap bisa diduduki kader Golkar.

    Lihai. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan partai ini. Kalah bukan berarti tidak mendapatkan apa apa. Boleh kalah, tapi hadiah tetap bisa mereka rengkuh.

    Kini berkaca pada hasil Pilkada yang baru saja usai, rasanya koalisi Presiden Jokowi harus berhitung ulang. Jokowi saat ini disebut sebut tengah dekat dengan Golkar dan menjaga jarak dari PDI-P. Entah benar entah tidak, namun suara itu cukup terdengar ke ruang publik.

    Banyak lagi letupan letupan ketidakpuasan kader partai banteng kepada Jokowi yang tidak semua sampai ke telinga publik. Jokowi sendiri pernah diisukan kecewa dengan sikap PDI-P.

    Sementara di dari kubu Partai Golkar, Jokowi seperti mendapatkan angin segar dan keleluasan.

    Golkar juga lihai memanfaatkan moment dan membaca arah angin politik. Soal yang satu ini, jangan ragukan kepiawaian kader beringin. Mereka sangat cair dalam berpolitik. Hal yang tidak semuanya dimiliki oleh kader partai lain bahkan PDI-P yang saat ini berkuasa.

    Kembali ke soal Pilpres, saya menilai, peta koalisi Pilpres 2019 masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mari berandai andai, jika MK meloloskan JR yang diadukan oleh Denny Indrayana dan kawan kawan, maka peta pilpres dan konstelasi politik akan berubah. Namun, justru itu akan menguntungkan Jokowi dan Golkar. Karena saat ini, alternatif kandidat lain yang muncul belum mampu menyamai elektabilitas Jokowi.

    Artinya, bagi koalisi Jokowi banyaknya Capres jika MK mengabulkan Judicial Review justru akan memudahkan langkahnya mempertahankan posisi di Istana. Namun jika MK menolak, maka koalisi lawan Jokowi sepertinya harus berhitung ulang mencari figur lain selain Prabowo.

    Saya menilai, apapun putusan MK tidak akan merubah peta koalisi Pilpres secara signifikan. Karena koalisi pendukung Jokowi akan tetap solid meski dikabarkan tengah galau karena banyak kader PDI-P kalah di Pilkada.

    Oleh – Ahmad Susanto

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here