KPK Dinilai Sulit Netral di Tahun Politik

    0
    KPK Dinilai Sulit Netral di Tahun Politik

    PolitikToday – Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai KPK sulit terlepas dari kepentingan politik. Apalagi proses pemilihan semua pimpinannya harus melalui lembaga politik seperti DPR. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk ‘Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi Di Tahun Politik’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

    “Menurut saya sulit, karena pemilihan komisioner KPK di DPR, terus kemudian lapor ke presiden baru dilantik, jadi selama masih ada pelantikan, ini sulit,” paparnya.

    Hendri memberi contoh bahwa KPK seperti mekanisme parpol, di mana anggotanya selalu membela pimpinannya. Terlepas salah atau benar pimpinannya, tapi kader atau pengurus partai selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh ketuanya selaku orang yang melantik pengurus.
    “Bang Masinton terus belain Bu Mega, memang dia harus begitu. Fadli Zon membela Prabowo memang begitu, kalau nggak bela susah hidupnya,” selorohnya.

    Hendri menilai demikianlah kondisi KPK saat ini. Terutama memasuki tahun politik sekarang dan 2019 mendatang. Sehingga, sambung Hendri, mengharapkan KPK netral merupakan hal yang sulit.

    “Kita mengharapkan sesuatu yang sulit dicapai, kita berdoa supaya mereka tidak berpihak. Selama lembaga anti rasuah ini dilantik sulit,” ujarnya.

    Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi bertemu pimpinan KPK untuk membahas soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). KPK ngotot bertemu dengan Jokowi karena DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin mengesahkan RKUHP tersebut pada 17 Agustus 2018.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut setelah mendengar penjelasan KPK, Jokowi menyampaikan bahwa RKUHP batal disahkan pada 17 Agustus. Menurut Agus, Presiden ingin agar RKUHP selesai jika sudah tidak ada protes lagi dari KPK.

    “Jadi yang tanggal 17 Agustus itu tidak. Nanti disusun mendapat masukan dari kami, kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK,” kata Agus waktu itu.

    KPK khawatir jika korupsi masuk ke bab soal tindak pidana khusus di dalam RKUHP maka akan melemahkan lembaga tersebut. KPK ingin agar aturan soal korupsi tetap berada di luar KUHP dan diatur dengan undang-undang sendiri seperti yang sekarang sudah berjalan.

    Dalam pertemuan tadi, kata Agus, pihaknya telah menyampaikan berbagai usulan kepada Jokowi terkait RKUHP ini. Salah satunya dengan mengeluarkan delik korupsi dari RKUHP.

    “Saya sampaikan mengenai risiko yang besar kemudian terlihat tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” katanya.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here