KPK Dukung Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Ikuti Pileg

    0
    KPK Dukung Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Ikuti Pileg
    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan

    PolitikToday – KPK mendukung PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang melarang para mantan narapidana korupsi mendaftar di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

    Pasalnya, anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018).

    “Prinsipnya kita mendukung (larangan mantan koruptor nyaleg). Jangankan korupsi, siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi mewakili masyarakat,” ujarnya

    Basaria meyakini bahwa peraturan tersebut dapat membantu masyarakat untuk

    memilih caleg yang berkualitas. Sebab, jangankan mau jadi mendaftar sebagai caleg, masyarakat yang ingin melamar pekerjaan saja perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

    “Tujuannya untuk apa untuk mengetahui apakah orang ini pernah melakukan pidana. Kalau dia pernah melakukan pidana pasti sudah tidak akan terpilih. Idealnya sebenarnya persyaratan itu sudah dilakukan,” tuturnya.

    Basaria juga menjelaskan meski setiap manusia memiliki hak asasi dipilih dan memilih tetap saja perlu dilihat latarbelakang dari si calon. Jika pernah terjerat pidana terutama korupsi maka nantinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat tidak sesuai harapan rakyat.

    Karena itu, Basaria menilai PKPU dapat memperlihatkan salah satu kegunaan surat catatan kepolisian dalam menyaring caleg agar masyarakat hanya mendapatkan caleg yang terbaik.

    “Untuk apa juga capek-capek datang ke polisi buat surat catatan kepolisian kalo toh enggak ada artinya,” tegasnya.

    Sebelumnya, KPU akhirnya memberlakukan PKPU larangan mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019. Hal itu disampaikan KPU melalui situs resmi KPU, Sabtu (30/6/2018).

    Peraturan ini akan diterapkan menjelang pendaftaran kandidat caleg pada 4 hingga 17 Juli nanti meski belum dijadikan undang-undang oleh pemerintah.

    Tak hanya soal larangan ekspor napi korupsi, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here