KPU Sebutkan Belum Satupun Parpol yang Daftarkan Calegnya

    0
    KPU Sebutkan Belum Satupun Parpol yang Daftarkan Calegnya

    PolitikToday – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta partai politik peserta pemilu segera mengirimkan daftar nama calon anggota legislatif yang akan diusung di Pemilu Legislatif tahun depan. Menurut Arief, sejak dibuka pada tanggal 4 Juli lalu, sampai hari ini, belum satupun partai politik yang mengajukan calon anggota legislatif tingkat DPR RI ke KPU untuk mengikuti pemilihan legislatif 2019.

    “KPU mengimbau agar parpol tidak mendaftarkan pada hari-hari menjelang berakhirnya masa pengajuan,” kata Arief di Kantor KPU, Jakarta.

    Namun Ia menambahkan, meski belum satupun parpol yang mengajukan nama kandidat ke KPU, lembaga itu telah menerima input data 16 parpol ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Input data itu telah dibuka sejak 4 Juni atau 30 hari sebelum masa pengajuan bakal caleg.

    Hingga hari ini, jelasnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik terbanyak yang memasukkan data daftar bakal calegnya ke Silon dengan 458 jumlah calon untuk 79 daerah pemilihan (dapil).

    Selain PKB, PDI-P juga sudah memasukkan nama calon dan untuk 80 dapil.

    “Pengisian paling banyak buat jumlah dapil dicapai oleh PDIP,” kata Arief.

    Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan, terkait dengan pemberlakuan PKPU No 20/2018 tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi dan pelecehan seksual serta kejahatan narkoba menjadi calon legislatif, KPU bersama DPR dan pemerintah sepakat memutuskan bahwa eks narapidana kasus kejahatan seksual, korupsi, dan bandar narkotika diperbolehkan mendaftar sebagai calon wakil rakyat di Pileg 2019.

    Hal itu, jelasnya tertuang dalam keputusan Rapat yang dihadiri oleh Komisioner KPU, Pimpinan DPR, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Kamis pekan lalu.

    “Kami sepakat memberikan kesempatan pada semua pihak untuk daftar jadi caleg di semua tingkatan di parpol masing-masing,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (5/7).

    Namun Bamsoet menimpali bahwa keputusan mengizinkan eks narapidana kasus korupsi, penjahat seksual, dan bandar narkotika menjadi caleg diambil berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia.

    Hal ini jelas berbeda dengan materi yang ada dalam PKPU tersebut yang menegaskan bahwa partai politik dilarang mencalonkan mantan narapidana korupsi, pelecehan seksual terhadap anak dan kejahatan narkoba menjadi calon legislatif di Pileg mendatang.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here