Mantan Ketua MK Sarankan PKPU No 20/2018 Digugat ke MA

    0
    Mantan Ketua MK Sarankan PKPU No 20/2018 Digugat ke MA
    Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyarankan pihak pihak yang menolak PKPU untuk menggugat ke MA

    PolitikToday – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH menyarankan jika ada pihak pihak yang tidak menerima berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umm (PKPU) No. 20 Tahun 2018 terlait larangan mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019 untuk segera mengajukan gugatan peninjauan kembali atas PKPU tersebut ke Mahkamah Agung. Menurut Hamdan, PKPU 20/2018 tersebut bertentangan dengan UU dan sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA).

    “Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara Pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan UU,” tegas Hamdan, Minggu, (1/7).

    Mantan anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, jika tidak digugat ke MA, PKPU tersebut tidak batal demi hukum, karena itu, proses judical review ke MA adalah jalan satu satunya untuk membatalkan aturan tersebut.

    Disisi lain, ia melanjutkan, meski menolak keberadaan PKPU dimaksud, Kementerian Hukum dan HAM juga tidak bisa menolak mengundangkannya.

    “Mengapa? Karena Kemenkum HAM hanya memiliki kewenangan administratif untuk mengundangkan, tidak berwenang menilai materinya,” jelas ketua umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini.

    Sebagaimana diberitakan PolitikToday hari ini, Komisioner KPU Ubaidillah Tanthowi menegaskan, terhitung sejak 1 Juli 2018, PKPU terkait larangan bagi Mantan Narapidana Korupsi, Kasus Narkoba dan Pelecehan seksual terhadap anak anak otomatis berlaku. PKPU itu, jelas Ubaid telah ditampilkan di sistim informasi Pemilu.

    Ia menyebutkan, aturan itu akhirnya resmi menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, perihal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

    Berdasarkan pantauan di laman JDIH KPU, aturan tersebut sudah diunggah sejak Sabtu sore dan dapat diunduh oleh masyarakat umum.

    Ditambahkannya, aturan baru tersebut sudah bisa dijadikan pedoman dalam pendaftaran caleg mulai 4 Juli mendatang.

    “Dengan demikian aturan itu sudah bisa dijadikan pedoman dan sudah pasti diterapkan dalam Pemilu 2019,” ungkapnya.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here