Meski PT 20 Persen Batal, Tidak Ada Capres yang Rugi

    0
    Meski PT 20 Persen Batal, Tidak Ada Capres yang Rugi
    Pengamat politik, Effendi Gazali

    PolitikToday – Pengamat politik, Effendi Gazali, menyebut meski Presidential Threshold (PT) batal, tidak akan ada capres yang rugi. Hal ini disampaikanya di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

    “Ini tak merugikan siapapun, kalau ada capres yang katanya sudah didukung oleh sembilan partai politik, walaupun presidenstial treshold-nya untuk 2024 sekarang nol persen, tetap sembilan partai politik ini mendukung kok,” ujar Effendi.

    Effendi menyebut capres bersangkutan akan dirugikan jika dibohongi. Sedangkan dalam permohonan uji materi pembatalan PT 20 persen ini tidak ada yang saling membohongi.

    “Membohongi itu bertentangan dengan Pancasila dan ajaran agama apapun,” tegasnya.

    Terkait, hari ini, Senin (9/7/2018), MK menggelar sidang pendahuluan judicial review (JR) atas PT 20 persen Pilpres 2019. Gugatan tersebut diajukan oleh lima pemohon yang menyatakan sebagai perwakilan warga Indonesia.

    Salah satu hal yang menjadi sorotan oleh majelis hakim saat sidang adalah batu uji dari gugatan. Pemohon gugatan PT Pilpres 2019 meminta agar Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Pancasila.

    Namun, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut tidak ada ketentuan baru terkait penggunaan batu uji. Ia menegaskan satu-satunya hal yang bisa dijadikan batu uji hanyalah Pancasila.

    “Batu uji tetap sama, mengenai Pancasila, tidak ada ketentuan lain dari UU. Yang dijadikan bahan batu uji hanya Pancasila sebagai batu ujinya. Bukan hal yang baru, tapi yang baru menjadikan Pancasila tanpa dikaitkan dengan UU itu yang baru,” kata Gede.

    Dia pun menegaskan Pancasila sebagai batu uji tidak bisa dikaitkan dengan pasal pada undang-undang.

    “Satu-satunya batu uji adalah Pancasila, tidak dikaitkan dengan pasal di UU. Kalau itu sudah jadi hal yang ditekankan,” tuturnya.

    Effendi mengajukan permohonan bersama Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman. Mereka menilai Pasal 222 UU Pemilu telah bertentangan dengan pancasila.

    Mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here