Pernah Jadi Terpidana Korupsi, Kader Gerindra Ini Persoalkan PKPU

    0
    Pernah Jadi Terpidana Korupsi, Kader Gerindra Ini Persoalkan PKPU

    PolitikToday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif 2019.

    Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Mohamad Taufik menyayangkan keputusan KPU soal larangan mantan narapidana kasus korupsi kembali maju dalam Pileg.

    Spesifik Taufik menyebut aturan KPU melarang eks koruptor nyaleg melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan napi kasus berat, termasuk korupsi, dilarang mencalonkan diri kembali.

    “Lembaga resmi kok melanggar undang-undang? Buat saya sih aneh saja kalau lembaga kayak gitu bisa semau-mau buat aturan tanpa mengindahkan undang-undang, bagaimana nih?” kata Taufik, Senin (2/7).

    Diketahui, Taufik sendiri mantan narapidana kasus korupsi. Ia terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus  korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

    Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sama-sama salah soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana kasus korupsi atau napi korupsi mengikuti pemilihan legislatif dalam Pemilihan Umum 2019.

    “Mungkin KPU ingin mengikuti prosedur, tapi Kemenkumham menahan itu. Ini menurut saya dua-duanya salah,” ujar Refly, Senin (2/7).

    (bs)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here