PKPU Larangan Eks Koruptor “Nyaleg”, Perludem: Kemenkumham Tak Boleh Ubah Subtansi

    0
    PKPU Larangan Eks Koruptor “Nyaleg”, Perludem: Kemenkumham Tak Boleh Ubah Subtansi
    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

    PolitikToday – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini angkat bicara terkait  Peraturan KPU ( PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota/Kabupten. Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus segera mengundangkan PKPU tersebut.

    “Kami berharap Kemenkumham mengundangkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kalaupun diperlukan pelarasan dan harmonisasi dilakukan untuk pengaturan teknis yang sifatnya lebih baik,” kata Titi, Selasa (3/6/2018).

    Meski bisa melakukan harmonisasi, Titi menilai Kemenkumham tak boleh mengubah subtansi PKPU yang telah disusun KPU tersebut.

    “Jadi hanya sekedar teknis untuk merapikan terkait dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak boleh mengubah substansi yang sudah dibuat oleh KPU,” tuturnya.

    Titi menilai pengundangan PKPU bersifat wajib sebab merupakan salah satu syarat legalitas sebuah peraturan perundangan untuk diketahui oleh masyarakat. Berlandaskan kemandirian KPU, Titi berharap Kemenkumham akan mengundangkan PKPU itu selekas mungkin.

    “Karena tujuan dari pengundangan suatu peraturan adalah untuk menbuat orang banyak tahu berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan sebuah institusi yang berwenang,” kata dia.

    Titi juga mendukung PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut karena merupakan langkah nyata KPU untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU sudah on the track dengan melarang mantan narapidana kasus kejahatan luar biasa, seperti korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk maju sebagai caleg.

    Selanjutnya, Titi bertutur bahwa Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik, jika hasil produk dari pemilu sendiri memiliki kontribusi bagi penguatan mutu demokrasi.

    “Penting untuk memastikan bahwa hasil produk dari pemilu itu antara lain anggota parlemennya adalah figur-figur yang berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik, tata kelola yang bersih, dan juga penguatan mutu demokrasi yang baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly sendiri ketika dikonfirmasi pada Senin sore, bersikeras bahwa PKPU itu tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Khusus dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

    (rt)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here