Presiden Jokowi Diminta Tegur Menkumham

    0
    Presiden Jokowi Diminta Tegur Menkumham

    PolitikToday – Praktisi Kepemiluan dan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Gumay meminta Menteri Hukum dan HAM untuk segera mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan bagi partai politik untuk mengajukan calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual dan narkoba pada Pileg 2019 tahun depan.

    Hadar juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberikan teguran keras kepada anggota kabinetnya itu karena KPU diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan peraturan sendiri guna mengatur tata cara pencalonan di Pileg.

    “Yang buat saya bingung, Presiden punya posisi A, tapi membiarkan menterinya posisi B,” kata Hadar di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

    Mantan Direktur Eksekutif CETRO itu menambahkan, semestinya Presiden Jokowi telah memberikan masukan dan arahan kepada Menkumham agar ketidakseragamam pendapat seperti yang saat ini terjadi tidak berlarut larut dan membingungkan.

    “Itu yang menurut saya mestinya presiden itu mengingatkan betul (Menkumham) sehingga tidak seperti ini,” tambah Hadar.

    Hadar menyatakan bahwa ia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak menghambat KPU membuat aturannya sendiri. Namun, disisi lain, ia meminta sikap Jokowi itu tidak hanya pernyataan semata, diwujudkan dengan aksi nyata.

    “Seharusnya pemerintah itu satu, Presiden mengatakan itu otoritas KPU (menerbitkan peraturan), kita harus hormati. Nah, seharusnya menteri-menterinya juga begitu,” kata Hadar.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, KPU memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri.

    “Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Peraturannya ini sudah dibuat KPU,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

    Presiden menambahkan, apabila ada pihak yang keberatan atas peraturan KPU tersebut, ia menyarankan semua menempuh jalur hukum yang ditetapkan yakni melalui permohonan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

    “Kalau ada yang tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan ke MA. Gitu saja,” lanjut Jokowi.

    Sebelumnya, Kemenkumham menolak untuk mengundangkan PKPU 20/2018. Menkumham meminta larangan mengenai eks napi korupsi ikut pemilu dihapus dari PKPU karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here