Soal PKPU No 20/2018, PPP Ancam Gunakan Hak Angket

    0
    Soal PKPU No 20/2018, PPP Ancam Gunakan Hak Angket

    PolitikToday – Sikap partai politik dan fraksi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ditetapkannya Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif menjadi terbelah. Hal ini terlihat dari sikap dua kekuatan politik seperti Golkar dan PPP. Dikatakan anggota Komisi II dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, fraksinya tengah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket terhadap KPU, sementara disisi lain Fraksi Partai Golkar sebagiamana disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily partainya justeru terlah mempersiapkan aturan teknis rekruitmen calon anggota legislatif dari Partai Golkar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebenarnya semangatnya kita tangkap bagus, tapi persoalannya banyak norma UU yang dilanggar sehingga KPU melanggar UU,” kata Baidowi.

    Ia menjelaskan, dalam waktu dekat, fraksinya akan membawa persoalan PKPU tersebut ke sidang Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Kami lagi bahas di Komisi II langkah apa yang akan dilakukan terhadap sikap KPU tersebut apakah akan dilakukan hak angket kepada KPU,” sambungnya.

    Disisi lain, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menyebutkan, Partai Golkar siap mengikuti aturan PKPU itu jika telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

    “Partai Golkar akan mengikuti aturan apa pun jika secara prosedur sudah disahkan dalam lembaran negara,” pungkas Ace.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengumumkan pemberlakuan PKPU no 20/2018 tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan pelecehan seksual untuk dicalonkan menjadi anggota legistaltif pada Pemilu Legislatif tahun depan.

    Dikatakan Komisoner KPU Pusat Ubaid Tanthowi, pemberlakuan aturan terkait larangan pencalonan caleg dari mantan napi kasus korupsi itu bahkan sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi KPU.

    “Aturan itu sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU,” ujar Ubaid.

    Ia menyebutkan, aturan itu akhirnya resmi menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, perihal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pantauan di laman JDIH KPU, aturan tersebut sudah diunggah sejak Sabtu sore dan dapat diunduh oleh masyarakat umum.

    Namun politisi PPP Achmad Baidowi memaparkan, peraturan KPU tersebut tidak bisa diterapkan karena PKPU itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya. Ia menyebutkan sejumlah aturan ditabrak oleh KPU dengan terbitnya PKPU tersebut antara lain Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017.

    Dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g menyebutkan caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

    “UU 7/2017 Pasal 240 ayat 1 huruf g secara nyata dan tegas tidak ada larangan bagi mantan napi untuk jadi caleg asalkan yang bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai mantan napi,” jelasnya.

    Pasal kedua yang dilanggar yakni Pasal 75 ayat 4. Pasal tersebut mengatur kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun PKPU.

    Baidowi melanjutkan, KPU juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 tahun 2014 jo UU 2 tahun 2018 tentang MD3 pasal 74 ayat 2 tentang MD3. Hal ini karena KPU menolak hasil RDP bersama DPR dan Pemerintah terkait aturan larangan eks napi korupsi menjadi Caleg.

    “Maka dari itu sebenarnya aturan dari KPU khusus larangan mantan napi korupsi melanggar UU. Termasuk juga PKPU yang belum diundangkan Menkumham juga batal demi hukum,” tegas dia.

    Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, berlajar ke beberapa lembaga negara lainnya, KPU juga semestinya memiliki kewenangan sendiri dalam membuat peraturan yang mandiri.

    “Kalau anda lihat, di beberapa lembaga sebetulnya mereka juga punya kewenangan sendiri dalam membuat peraturan secara mandiri. KPU, sebetulnya telah menjalankan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Arief.

    Diketahui, KPU sendiri telah melakukan pertemuan tertutup dengan Kemenkum-HAM selama sekitar dua jam pada Jumat, 29 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas tentang PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang di dalamnya memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

    Rapat dilakukan guna membahas dan mengkoordinasikan rencana pemberlakuan PKPU pencalonan caleg. Namun Arief tidak mau menjelaskan secara rinci bagaimana sikap masing-masing lembaga dalam pertemuan itu. Dia hanya menegaskan jika KPU masih mencantumkan aturan larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg, baik dalam PKPU pencalonan caleg DPD maupun PKPU pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here